BI akan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengendalikan komponen inflasi lainnya yaitu harga pangan.
Agus Bank Indonesia
Arief Kamaludin (Katadata)

Bank Indonesia (BI) optimistis inflasi tahun ini masih akan berada di kisaran target yaitu 3-5 persen. Namun, kebijakan pencabutan subsidi listrik golongan 900 Volt Ampere (VA) dan distribusi tertutup elpiji 3 kilogram (kg) diperkirakan akan menyulut inflasi ke level 4,6 persen.

Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan, bobot harga-harga yang diatur oleh pemerintah (administered prices) terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 18 persen. Namun, porsi tarif listrik dan elpiji kurang dari lima persen. Maka itu, kalaupun dua harga tersebut naik, target inflasi diyakini tak akan melebih 5 persen.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Kalau tidak memerhitungkan kenaikan TDL (tarif dasar listrik) dan elpiji maupun kebijakan administered prices lainnya inflasi sekitar 3,6 persen. Sementara kalau memasukkan itu semua bisa 4,6 persen," kata Perry di Jakarta, Jumat (6/1). (Baca juga: Sudah Teken Peraturan, Jokowi Minta Tarif STNK Jangan Naik Tinggi)

Untuk meminimalisir dampak kebijakan tersebut, Perry menyatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah. Tujuannya untuk mengendalikan komponen inflasi lain, yaitu harga pangan.

Dia yakin jika harga pangan terkendali, maka inflasi secara keseluruhan tahun juga bisa mencapai target. Langkah ini juga bisa mengurangi dampak lanjutan (second round effect) berupa penurunan daya beli.

"Kami ingin pastikan bahwa dampak kenaikan inflasi administered prices akan bersifat temporer, karena faktor permintaan yang masih rendah dan juga faktor koordinasi yang erat antara BI dan pemerintah," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur BI Agus Martowardojo meyakini harga pangan bisa semakin terkendali berkat adanya sistem pusat informasi harga pangan strategis. Sistem informasi itu akan membantu masing-masing daerah mengetahui kondisi nyata kebutuhan dan kekurangan pangan, sehingga bisa saling membantu dan meningkatkan produksi. 

“Itu (administered price) kami perkirakan (berkontribusi terhadap inflasi) antara 0,8 persen sampai 1,1 persen. Tapi dengan menjaga core inflation (inflasi inti) dan volatile food (komponen bergejolak), bisa kami jaga (inflasi),” kata Agus. (Baca juga: Cabai dan Bawang, Penyumbang Inflasi Terbesar 2016)

Sebelumnya Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juda Agung menuturkan, inflasi masih sesuai target bila pemerintah cuma mencabut subsidi untuk pelanggan listrik 900 VA. Sebab, tambahan inflasi dari langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu cuma 0,95 persen. Tapi, beda soal bila pemerintah memaksakan untuk merealisasikan kebijakan pengurangan atau pencabutan subsidi energi lainnya. 

Kebijakan lain yang dimaksud yaitu distribusi tertutup elpiji 3 kilogram, kenaikan harga elpiji, dan pencabutan subsidi listrik pelanggan 450 VA. "Kalau semua dinaikkan, tahun depan ada risiko (inflasi melebihi 5 persen)," kata Juda.

Artikel Terkait
Penurunan nilai upah riil buruh bangunan disebabkan karena angka inflasi lebih tinggi dibandingkan upah nominal buruh bangunan.
Bagaimana nanti ke depannya? Yaa itu tergantung BI, nyalinya bagaimana?" kata Darmin
Jokowi menyebut inflasi yang terkontrol juga menguntungkan konsumen.