"Jadi, sebagai individu kita bisa bantu saring hoax. Kalau terima info pastikan benar"
ilustrasi Hoax
Arief Kamaludin|Katadata

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pemerintah akan terus berupaya untuk mengurangi dan menyaring berita tidak benar (hoax). Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan menggandeng dua perusahaan digital raksasa yakni Google dan Facebook untuk menyaring berita hoax tersebut.

Dia mengatakan Google menyediakan fasilitas Google News Lab yang bisa digunakan oleh komunitas, masyarakat, hingga individu untuk menyaring berita hoax. Selain itu akan ada program training atau workshop terkait keberadaan berita hoax. Secara khusus, Rudiantara juga meminta awak media untuk mengikuti program tersebut.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Jadi, sebagai individu kita bisa bantu saring hoax. Kalau terima info pastikan benar. Kalau ragu pastikan tabayun. Tabayun itu get clarification (klarifikasi)," ujar Rudiantara saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (2/2). (Baca: Jokowi Minta Para Menteri Sigap Tepis Hoax)

Pemerintah juga telah meminta Facebook untuk bergerak cepat menghapus atau menurunkan konten-konten berita hoax yang dilarang. Mengenai kerja sama dengan Facebook, masih perlu pembicaraan lebih lanjut. Rudiantara pun mengaku harus memundurkan waktu pertemuan dengan pihak Facebook, tapi dia enggan menyebutkan alasannya

Rudiantara menjelaskan, pemerintah memang belum akan membuat Undang-Undang (UU) khusus terkait dengan peredaran berita hoax ini. Alasannya, pembuatan UU membutuhkan waktu yang lama, sedangkan peredaran berita hoax sudah merajalela, terutama di dunia maya. Satu hal yang akan dilakukan pemerintah yakni mendorong komunitas atau kumpulan masyarakat membentuk kode etik berperilaku di media sosial.

 

Pemerintah berharap masyarakat sadar akan dampak dan risiko yang akan terjadi sebelum menyebarkan berita. Indonesia kini memiliki UU ITE yang berisi sanksi bagi para penyebar konten yang dianggap tidak layak oleh pemerintah, termasuk peredaran berita hoax. (Baca: JK: Jelang Pilkada, Gesekan di Medsos Lebih Besar dari Kenyataan)

Sanksi tersebut bisa berupa kurungan penjara atau denda dalam rupiah. Untuk itu, Rudiantara menghimbau masyarakat tidak terjerumus untuk menyebarkan berita hoax. Karena, sanksi tersebut ditujukan kepada pemilik akun bukan penyedia situs. "Sanksi itu nanti ke yang punya akun. Tapi kami terus ajak Facebook dan lainnya untuk mengurangi hal itu," ujar Rudiantara.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah menyurati beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter serta Youtube terkait penyebaran berita bohong (hoax). Dalam surat tersebut, pemerintah meminta media sosial dapat bekerjasama menangkal berita hoax.

“Jangan sampai kalau ada hoax apalagi yang berbahaya itu dibiarkan," kata Direktur Jenderal Aplikasi Telematika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Samuel A. Pangerapan. (Baca: Tangkal Hoax, Pemerintah Surati Facebook, Twitter dan Youtube)

Menurut Samuel, maraknya penyebaran berita palsu melalui media sosial sesungguhnya tak hanya merugikan masyarakat. Kredibilitas penyedia platform seperti Facebook, Twitter maupun Facebook pun turut dipertaruhkan. Apabila berita bohong terus dibiarkan maka akan menurunkan kredibilitas media sosial serta situs seperti Youtube.

Selain itu, Samuel juga mengimbau pemasang iklan agar berhenti beriklan di situs-situs penyebar kebohongan. Menurutnya, hal itu sama saja dengan turut membiayai penyebaran hoax. "Berita bohong kok didanai," kata Samuel. (Baca: Capek Blokir Situs, Menkominfo Ajak Masyarakat Perangi Berita Hoax)

Artikel Terkait
"Jangan coba-coba tiru Alibaba dan Google tandingan, buang waktu saja," kata Jokowi
Akuisisi ini digadang-gadang sebagai langkah Google menyaingi dominasi iPhone milik Apple dan Samsung Galaxy di pasar telepon seluler (ponsel) global.
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Dewan Pers periode 2010-2016 Bagir Manan sebagai anggota Dewan Etik AMSI.