Pemerintah Godok Tiga Opsi Pendanaan Non-APBN LRT Jakarta

Miftah Ardhian
7 Februari 2017, 16:05
LRT
ANTARA FOTO/Andika Wahyu
Deretan tiang konstruksi proyek kereta ringan LRT rute Cibubur-Cawang di samping jalan tol Jagorawi, Rabu (7/12/2016).

Pemerintah mempersiapkan tiga opsi pendanaan pembangunan proyek kereta ringan Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang dikerjakan PT Adhi Karya Tbk. Sebab, pemerintah telah memastikan tidak akan memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek itu lantaran keterbatasan anggaran.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah sedang mengkaji skema pembiayaan proyek LRT Jabodebek ini. Skema pembiayaan yang dipilih harus bersifat lebih fleksibel, yakni tidak bergantung penuh kepada APBN.

Advertisement

Pertama, pembiayaan proyek ini melalui skema Public Service Obligation (PSO) atau penugasan. Kedua, penjaminan dari pemerintah. Ketiga, proyek ini akan diserahkan kepada investor. Pihak investor yang dimaksud adalah Adhi Karya.

(Baca: Pemerintah Tak Akan Danai Proyek LRT Adhi Karya dari APBN)

"Jadi, Adhi Karya itu tidak hanya jadi kontraktor, tapi juga sekaligus investor," ujar Luhut usai rapat koordinasi LRT Jabodebek, di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (7/2). Selain itu, pemerintah tetap membuka kemungkinan mengkombinasikan ketiga opsi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana proyek tersebut sebesar Rp 23 triliun.

Meski belum memutuskan opsi pembiayaan yang akan diambil, pemerintah tetap optimistis proyek tersebut berjalan lancar dan tidak mengalami penundaan lagi. Pemerintah berharap proyek LRT Jabodebatek dapat rampung pada kuartal I 2019.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pemerintah memang tengah menggodok tiga skema pendanaan proyek LRT. Dari sisi keuangan negara, dia akan berfokus menggodok dua opsi utama.

Pertama, tambahan injeksi modal kepada konsorsium Adhi Karya agar bisa segera menyelesaikan proyek tersebut. "Kedua, nanti dalam bentuk PSO, yaitu jaminan pemerintah untuk pengembalian dana investasinya," ujarnya. (Baca: Nasib Pembiayaan Kereta LRT Jakarta - Bogor di Tangan Sri Mulyani)

Halaman:
Editor: Yura Syahrul
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement