KUR Baru Menjangkau 21 Persen Pengusaha Kecil
Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad hari ini menghadiri rapat kerja dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam forum yang merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya pada Kamis (9/2) pekan lalu itu, anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo yang mempertanyakan kapasitas pemberian KUR yang hanya mencakup 21 persen dari seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). "Bagaimana yang sisanya mendapatkan (KUR)," kata Andreas, Selasa (14/2).
Menjawab pertanyaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan tidak semua masalah terkait pemerataan dapat diselesaikan dengan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).
(Baca juga: BI Pantau Penyaluran KUR 75 Persen Terpusat di Jawa dan Sumatera)
Menurut Darmin, beberapa instansi lain seperti Bank Indonesia juga memiliki instrumen untuk memacu penyaluran kredit bagi pengusaha kecil. Salah satunya dengan Peraturan BI Nomor 17/12/PBI/2015 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM.
Dalam peraturan tersebut, seluruh bank umum wajib memberikan pembiayaan bagi UMKM secara bertahap dengan porsi minimal 20 persen pada tahun 2018 mendatang. Adapun pada tahun ini kewajiban pembiayaan UMKM mencapai 15 persen.
"Jangan harapkan semua bisa selesai dengan KUR. Terlalu mudah urusan Republik ini," kata Darmin.
Selain itu, Darmin mengatakan bahwa pemerintah juga menyiapkan sistem agar ada sejenis kartu bagi nasabah KUR sehingga seluruh catatan nasabah tersebut terekam dengan baik. "Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa ujicoba," katanya.
(Baca juga: 17 Bank Swasta Belum Penuhi Target Penyaluran Kredit UMKM)
Selain Darmin, hal serupa juga disampaikan oleh Gubernur BI agus Martowardojo. Agus mengatakan fasilitas KUR tidak bisa serta merta diandalkan untuk menggenjot pembiayaan bagi UMKM. Selain itu Agus juga mengatakan pihaknya bersama pemerintah berusaha untuk fokus agar penyaluran KUR berjalan lancar.
"Tetapi di sisi lain kami tetap mengawasi agar penyaluran kredit tidak bermasalah," katanya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad mengatakan tahun ini plafon KUR bertambah Rp 10 triliun menjadi Rp 110 triliun. Seraya Darmin, Muliaman mengatakan dengan ini, maka pihaknya juga akan bekerja keras untuk mengincar sektor lain selain retail. "Memang tahun lalu agak banyak masuk perdagangan," katanya.
(Baca juga: Seberapa Besar Peluang Punya Hunian Bebas Uang Muka di Jakarta?)
