Januari lalu, Gubernur Papua sempat meminta bagian 10 persen dari divestasi saham Freeport.
Luhut
Arief Kamaludin|KATADATA

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertemu Gubernur Papua Lukas Enembe. Ketiganya membahas masalah PT Freeport Indonesia.

Usai pertemuan, Luhut menyatakan bahwa Gubernur Papua meminta jatah 5 persen dari total rencana divestasi Freeport sebesar 51 persen, "Yang diminta (Gubernur Papua, Lukas Enembe) tadi adalah 5 persen tersebut," kata Luhut di kantor Menteri Koordinator Perekonomian, Kamis (17/3).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Jumlah tersebut turun jika dibanding permintaan Lukas dalam pertemuan dengan Jonan pada Januari 2017 lalu. Saat itu, Lukas atas nama Pemerintah Provinsi Papua sempat mengajukan angka 10 persen.

(Baca juga:  Pemprov Papua Minta 10 Persen Saham Freeport)

Sementara Lukas menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah yang akan mewajibkan Freeport melakukan divestasi sahamnya. Menurutnya, daerah pantas mendapat jatah saham karena Freeport lantaran telah lama beroperasi di Papua.

"Kami sepakat hal ini untuk kepentingan masyarakat Papua," katanya.

Selain itu, Lukas juga mendukung rencana perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). "Jadi Freeport harus kembali dan tunduk kepada aturan Indonesia," kata Lukas.

(Baca juga: Pemprov Papua Minta Dilibatkan dalam Negosiasi Freeport)

Lukas juga mengakui bahwa berhentinya kegiatan produksi dan ekspor Freeport berdampak terutama di Kabupaten Timika. Sebab, hampir semua kegiatan ekonomi di sana terkait dengan operasional perusahaan.

Hanya saja, dirinya menjelaskan bahwa dampak tersebut tidak terasa di wilayah lain Provinsi Papua. Dirinya juga mengklaim hanya sedikit karyawan PT Freeport Indonesia yang tetap membela perusahaan.

"Kalau (pegawai yang) dirumahkan sekitar seribu atau lebih," katanya.

(Baca juga: Jonan Janjikan Masyarakat Adat Papua Dapat Saham Freeport)

 Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pernah menjanjikan masyarakat ulayat atau adat di Papua akan mendapatkan saham PT Freeport Indonesia. Tujuannya agar masyarakat setempat semakin bisa menikmati hasil tambang perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
AP II batal memiliki porsi saham 49%, namun perusahaan tersebebut akan menjadi pihak yang mengoperasikan Bandara Kertajati.
Rendahnya indeks kebahagiaan penduduk Papua disumbang indeks kepuasan hidup dari faktor personal yakni pendidikan, pendapatan dan kondisi tempat tinggal.
Lembong menceritakan Dubes AS tersebut mengatakan soal Freeport merupakan isu yang penting bagi ekonomi Indonesia.