Lukas juga meminta aspirasi masyarakat Papua yang telah disampaikan kepada pemerintah, tetap menjadi perhatian.
freeport.jpg
KATADATA/

Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah agar melibatkan provinsinya dalam proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia. Permintaan ini disampaikannya kepada beberapa pejabat Kementerian ESDM yang berkunjung ke Papua, Kamis Kemarin (9/3).

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua minta agar diikutkan dalam membahas masa depan operasi PT Freeport Indonesia," kata Lukas dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Jumat (10/3). Dalam kesempatan itu, dia juga meminta aspirasi masyarakat Papua yang telah disampaikan kepada pemerintah, tetap menjadi perhatian.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Lukas juga menyatakan Pemprov Papua mengapresiasi ketegasan pemerintah menjalankan aturan. Dia mendukung pemerintah untuk tidak memberikan izin ekspor kepada Freeport, sebelum mengubah kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Kami dukung kebijakan Pemerintah Pusat ini dan kami minta pemerintah tegas kepada PT FI,” kata dia. (Baca: Freeport dan Pemerintah Sepakat Pilih Negosiasi 6 Bulan)

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot Aryono menyatakan saat ini pemerintah terus menyelesaikan hal-hal yang terkait stabilisasi investasi. “Namun demikian, apabila setelah 6 bulan Freeport tidak bisa menerima IUPK, silakan kembali ke Kontrak Karya (KK). Tapi tidak bisa ekspor konsentrat,” ujar Bambang.

Dia juga mengatakan pemerintah pusat telah mengakomodasi sebagian besar aspirasi masyarakat Papua selama ini dalam proses negosiasi dengan Freeport.

Sebenarnya Kementerian ESDM telah menerbitkan IUPK kepada Freeport Indonesia pada 10 Februari lalu. Bahkan sepekan setelah IUPK terbit, pemerintah pun menerbitkan rekomendasi ekspor konsentrat Freeport. Namun, Freeport belum mau menerima IUPK tersebut dan meminta beberapa syarat kepada pemerintah.

Saat ini pemerintah dan Freeport telah sepakat bernegosiasi dalam enam bulan ke depan. Di sela-sela proses negosiasi ini Menteri ESDM Ignasius Jonan menugaskan jajarannya mengunjungi Papua. Kunjungan ini untuk melihat kondisi pertambangan Freeport dan perkembangan daerah sekitarnya. Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan bagi pemerintah dalam bernegosiasi dengan Freeport.

(Baca: Jonan Kirim Utusan ke Papua Lihat Kondisi Freeport)

Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji. Bambang Gatot beserta jajarannya juga ikut dalam tim tersebut. Karena kunjungan ini cukup singkat, yakni hanya satu hari pada Kamis lalu, tim ini hanya bisa sampai di Jayapura. Sementara kabupaten lain yang masuk dalam wilayah tambang Freeport, seperti Timika, tidak sempat dikunjungi.

Pertemuan tim Kementerian ESDM dengan Pemprov Papua juga dihadiri beberapa pejabat pemerintah lainnya. Beberapa diantaranya adalah Staf Khusus Presiden Urusan Papua, Pejabat dari unsur daerah seperti Wakil Gubernur, Ketua DPRD, Panglima Kodam Cendrawasih, Wakil Kepala Kepolisian Daerah, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Komandan Pangkalan TNI AL dan Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Papua.

Teguh Pamuji mengatakan tujuan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua ini untuk menjelaskan bahwa pemerintah akan tetap konsisten dengan kebijakan hilirisasi mineral. Selain itu, Kementerian ESDM juga ingin menjaga dan memastikan kegiatan sosial ekonomi di Papua tetap berjalan kondusif.

(Baca: Dua Suku di Papua Desak Pemerintah Tutup Tambang Freeport)

Artikel Terkait
Untuk menggarap proyek itu, Eni Muara Bakau harus mengantongi 500 sertifkat, saat ini hanya butuh delapan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memangkas persetujuan nonperizinan di sektor minyak dan gas bumi (migas) menjadi 26, dari semula ada 50.
Rendahnya indeks kebahagiaan penduduk Papua disumbang indeks kepuasan hidup dari faktor personal yakni pendidikan, pendapatan dan kondisi tempat tinggal.