Anggaran masih bisa naik seiring bertambah panjangnya daftar proyek strategis nasional.
Bendungan
Bendungan Colo, Nguter, Sukoharjo. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pembebasan lahan di 50 proyek infrastruktur tahun ini. Proyek-proyek tersebut terdiri dari jalan tol, jalur kereta api, bendungan, serta pelabuhan.

Direktur Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari merinci, dana Rp 13,2 triliun akan digunakan untuk mebebaskan lahan di 22 proyek jalan tol, dan Rp 4,3 triliun digunakan dalam pembebasan lahan 3 jalur kereta api dan 1 pelabuhan. Sedangkan Rp 2,5 triliun akan digunakan dalam pembebasan lahan 24 bendungan.

"Salah satunya Rp 500 miliar untuk lahan pelabuhan Patimban," kata Rahayu saat konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jumat (17/3).

(Baca juga:  Jokowi Ingin Bangun 996 Kilometer Wilayah Perbatasan Malaysia)

Tak hanya itu itu, Rahayu menyatakan bahwa dana pembebasan lahan tahun ini masih mungkin naik seiring bertambahnya daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016.

"Penambahan sepertinya iya, tapi bukan kewenangan kami menambahkan (dana). Tapi memang jelas dibutuhkan lagi," katanya.

Sebelumnya, Pemerintah memastikan daftar proyek strategis nasional bakal bertambah 44 item. Ketua Tim Implementasi KPPIP Wahyu Utomo mengatakan proyek tambahan tersebut akan dimasukkan dalam lampiran dari Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).

(Baca juga:  Proyek Infrastruktur di Jawa Tengah Terkendala Lahan BUMN)

Menurutnya, usulan tersebut telah melalui kajian mendalam baik aspek dokumen, dukungan menteri teknis, serta substansi proyek itu sendiri. "Nantinya akan kami usulkan ke Presiden (Joko Widodo)," kata Wahyu.

Alokasi anggaran pembebasan lahan tahun ini naik dari dibandingkan 2016 yang berjumlah Rp 16 triliun dan seluruhnya digunakan untuk proyek tol. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 13,1 triliun saat ini sudah masuk dalam pipeline pembayaran.

Ameidyo Daud