Ada sekitar 5-6 kementerian yang masih membuat peraturan baru. "Jangan lagi keluar aturan, ini malah keluar lagi. Saya minta saudara-saudara (menteri) segera potong," kata Jokowi.
Jokowi kabinet
ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal terhadap sejumlah menteri. Penyebabnya, para menteri itu masih menerbitkan peraturan baru, yang dianggap memperumit dan mempersulit para pengusaha. Padahal, Presiden dan pemerintah sedang berupaya meningkatkan investasi di Indonesia.

Presiden menyatakan telah mendapatkan informasi terakhir bahwa ada tambahan 23 Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) baru. Karena itu, dia meminta para menteri dan bawahannya segera memangkas aturan yang menghambat investasi tersebut.

(Baca: Jokowi Kritik Menteri yang Bikin Aturan Baru Pemicu Kegaduhan)

"Jangan lagi keluar aturan, ini malah keluar lagi. Saya meminta saudara - saudara (menteri) segera potong," kata Jokowi saat pembukaan Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4). Namun, dia tidak mengungkapkan menteri atau kementerian yang membuat aturan baru penghambat investasi tersebut.

Yang jelas, Jokowi khawatir apabila para menteri gemar menerbitkan aturan maka hal ini akan menjadi rutinitas. Ia pun mengingatkan kalau para menteri tidak berani mengubah pola-pola seperti itu maka tidak akan ada perubahan dari sisi investasi.

Ke depan, Jokowi mengancam akan membeberkan para menteri yang gemar menerbitkan aturan baru itu. "Nanti dibuka saja lah (peraturan menteri), biar pada tahu semua." (Baca: Pemerintah Targetkan Perbaikan Kemudahan Usaha Selesai Bulan Ini)

Menurut Jokowi, investasi merupakan salah satu motor yang akan diandalkan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Apalagi, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi juga melibatkan investasi swasta. "Peluang investasi di negara kita ini gede sekali dan banyak sekali investor yang berminat. Tetapi penyakitnya ada di kita sendiri," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Jokowi sebenarnya sudah sering mengingatkan agar setiap pembuatan Peraturan Menteri (Permen) seharusnya dilaporkan dalam rapat terbatas. Tujuannya agar peraturan baru itu tidak menghambat iklim investasi. Sebab, Indonesia tengah berupaya memudahkan kegiatan usaha untuk meningkatkan posisinya dalam peringkat kemudahan berusaha atau Ease Of Doing Business (EODB) versi Bank Dunia.

Pramono menyatakan, ada sekitar 5-6 kementerian yang masih membuat peraturan baru. "Jadi akan ada yang kami cabut, mungkin bisa lima atau enam kementerian," katanya. Namun, dia tidak menyebutkan kementerian-kementerian yang dimaksud tersebut.

Pekan lalu, Jokowi juga pernah menyinggung para menteri yang masih sering mengeluarkan aturan mendadak dan membuat kegaduhan. Saat dirinya berusaha mendorong deregulasi di berbagai sektor, ternyata masih ada Peraturan Menteri (Permen) baru yang muncul.

(Baca: Jokowi Minta Indikator Kemudahan Usaha Dibenahi Lebih Detail)

“Harusnya sudah tidak ada lagi Permen-Permen yang baru yang semakin menambah persoalan," kata Presiden saat membuka rapat terbatas soal kemudahan berusaha (EODB) di kantornya, Jakarta, Rabu (29/3).

Jokowi meminta para pejabat yang langsung menangani EODB memahami reformasi yang sedang dilakukannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah berkomunikasi secara intensif dengan para pemangku kepentingan, seperti pengusaha.

Pembuatan peraturan baru, menurut Jokowi, hendaknya melalui proses panjang, dari mulai kajian ilmiah hingga konsultasi publik. "Jangan tiba-tiba keluar Permen yang mendadak, lalu semua ramai," katanya.

Berdasarkan catatan Katadata, saat ini ada sejumlah peraturan baru menteri dan peraturan di bawahnya yang sempat memicu kehebohan. Antara lain, Peraturan Menteri Perhubungan mengenai taksi online, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai mineral dan pertambangan (minerba), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan perihal mekanisme sertifikasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada usaha perikanan.