Ditjen Pajak Ingin Pasangkan Kartin1 dengan Kartu Kombo dan E-Money
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tengah membidik kartu kombo dan e-money (uang elektronik) untuk bisa berfungsi sebagai Kartu Indonesia Satu alias Kartin1. Sebab, kapasitas dalam dua kartu tersebut dinilai memadai untuk bisa menampung data tambahan dari Kartin1.
Kartin1 merupakan kartu yang digadang-gadang bisa menjadi big data sekaligus mendongkrak kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Sebab, pemerintah nantinya hanya akan melayani berbagai pengurusan izin dari wajib pajak yang patuh melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai data dalam Kartin1. Izin yang dimaksud di antaranya izin usaha dan surat kendaraan. (Baca juga: Dengan Kartin1, Layanan Pemerintah Cuma untuk Wajib Pajak Patuh)
Direktur Ditjen Teknologi Informasi Perpajakan Ditjen Pajak Iwan Djurniadi menjelaskan, kartu kombo yang diterbitkan bank untuk menyalurkan bantuan sosial non-tunai, mampu menampung banyak data lantaran kapasitasnya mencapai 80 kilobite (kb). Demikian juga dengan kartu e-money. Maka itu, memungkinkan untuk dipasangkan Kartin1.
“Kapasitasnya (kartu kombo) 80 kb, maka dari itu kami mau gandeng bank supaya bisa (bergabung) gitu. Kalau misalnya bisa, saya injeksi ke sana,” kata dia kepada Katadata di kantornya, Jakarta, Senin (3/4) lalu. Kapasitas yang dimilki kartu kombo dan e-money ini jauh melebihi kapasitas yang dimiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang hanya 8 kb.
Sebelumnya, platform Kartin1 sudah diluncurkan akhir Maret lalu, namun integrasinya dengan kartu yang sudah ada masih menunggu koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Selain itu, koordinasi juga perlu dilakukan dengan regulator lantaran integrasi kartu bisa jadi membutuhkan payung hukum tersendiri.
