Penghematan Besar-besaran, Jokowi Minta Coret Anggaran Tak Bermanfaat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan pernyataannya soal penghematan anggaran yang dilontarkannya kemarin. Usai bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, Jokowi masih meminta setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) meneliti satu per satu belanja barangnya.
Dia ingin setiap K/L meninjau kembali semua program anggarannya lebih rinci hingga ke satuan tiga. Satuan tiga merupakan dokumen anggaran yang memuat deskripsi kegiatan dan rincian pagu anggaran setiap program.
"Mana yang kira-kiranya rutinitas mana kiranya yang tidak bermanfaat langsung coret, masukkan ke belanja modal. Silakan belanja modal itu digunakan juga di kementerian itu bukan digeser ke kementerian yang lain.," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (5/4).
Jokowi menegaskan bahwa hal ini wajib dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dirancang, benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Bahkan dia sudah memperingatkan soal penghematan ini sejak tahun lalu. (Baca: Jokowi Perintahkan Lagi Penghematan Belanja Barang Pemerintah)
Dalam Sidang Kabinet kemarin Presiden Joko Widodo memerintahkan setiap kementerian dan lembaga kembali melakukan penghematan besar-besaran pada tahun ini dan tahun depan. Penghematan yang dimaksud adalah untuk belanja barang yang bersifat non belanja modal.
Secara khusus Jokowi meminta belanja barang tersebut dialihkan kepada belanja modal agar bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Apalagi pada tahun depan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi paling tidak bisa mencapai angka 5,6 persen.
“Belanja barang harus dibatasi maksimum sebesar belanja tahun kemarin,” kata Jokowi. Untuk diketahui, realisasi belanja barang tahun lalu mencapai Rp 257,7 triliun. Tahun ini anggaran belanja barang K/L dialokasikan lebih besar, mencapai Rp 296,2 triliun. (Baca: Kemenkeu Ingin Tekan Pemborosan Anggaran Hingga Rp 40 Triliun)
Menurut Jokowi, jika belanja barang nonmodal ini tidak dikurangi, maka gerak pemerintah akan jauh dari efisien. Selain itu hal ini dianggap tidak sesuai dengan prioritas nasional, karena belanja-belanja yang tidak produktif malah mendapatkan alokasi besar.
Ke depan, volume belanja pemerintah akan sangat besar mencapai Rp 2.200 triliun. Jokowi ingin semua pengeluaran yang bukan bagian dari belanja modal, harus segera dialihkan ke belanja yang lebih produktif. Dia menekankan belanja modal yang efektif akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan.
"Karena saya masih melihat banyak sekali (belanja barang) yang berlebihan," katanya. (Baca: Pemerintah Buat Aturan Cegah Duplikasi Program Kementerian)
