Aturan Terbit, Pemerintah Wajibkan SPBU Pasang Dispenser Gas
Pemerintah mewajibkan seluruh badan usaha yang memiliki usaha niaga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) memasang dispenser untuk menjual gas. Kewajiban ini untuk mempercepat pemanfaatan bahan bakar gas untuk kebutuhan transportasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan kewajiban tersebut tidak hanya berlaku untuk SPBU milik PT Pertamina (Persero), melainkan juga SPBU milik perusahaan asing seperti Shell dan Total. "Semuanya (SPBU BUMN dan asing) diwajibkan, tiap SPBU akan punya satu nozzle atau satu dispenser," kata dia di Jakarta, Kamis (13/4).
Dengan kewajiban itu, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi (Compressed Natural Gas). Selama ini, masyarakat belum mau beralih ke BBG karena keterbatasan SPBU yang menjual BBG. Hingga kini hanya ada 200 SPBG di seluruh Indonesia.
(Baca: Pemerintah Akan Wajibkan Pengusaha SPBU Jual BBG)
Untuk mendukung upaya tersebut, Jonan sudah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2017. Pasal 21 menyebutkan SPBU yang berada di daerah tertentu wajib menyediakan sarana pengisian CNG minimal satu dispenser. Adapun lokasi daerahnya ditetapkan oleh Menteri ESDM.
Sebagai tahap awal, penyediaan BBG di SPBU ini dilakukan secara bertahap. Salah satu daerah yang akan memulai program tersebut adalah Jakarta. "Misalnya Jakarta 6 bulan, terus Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 9 bulan, Jawa Barat 12 bulan, ini lagi didaftar kota-kotanya sehingga semua SPBU akan punya satu nozzle," kata Jonan.
Dalam aturan anyar itu, Menteri ESDM akan menetapkan peta jalan (roadmap) yang memuat beberapa hal yakni wilayah penyediaan dan pendistribusian, sasaran pengguna, volume pendistribusian, data kebutuhan infrastruktur pendukung sesuai dengan peta jalan. Sedangkan penetapan peta jalan berdasarkan hasil studi kelayakan (feasibility study).
Penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan (roadmap) dapat dilakukan melalui mekanisme penugasan atau penunjukan langsung oleh menteri atau usulan Badan Usaha. BUMN, BUMD, atau Badan Usaha dapat melakukan kegiatan penyaluran melalui penyalur dengan wajib mengutamakan koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional melalui perjanjian kerja sama.
BUMN, BUMD, atau Badan Usaha yang melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG berdasarkan peta jalan diberikan alokasi gas bumi sesuai dengan kebutuhan. Pasokan berasal dari alokasi gas bumi dari kontraktor yang ditetapkan Menteri ESDM.
Badan usaha pemegang izin usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa wajib menyediakan fasilitasnya untuk menyalurkan gas bumi dari sumber pasokan ke SPBG. Sedangkan pengangkutan gas bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dibebaskan dari biaya (toll fee).
(Baca: Penggunaan Bahan Bakar Gas Minim karena Masalah Infrastruktur)
Terkait harga jualnya, Menteri ESDM akan menetapkannya secara terintegrasi. Perhitungannya mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemanfaatan gas bumi untuk BBG transportasi.
Jonan mengatakan, harga jual BBG tersebut nantinya akan lebih rendah Rp 1.000 per liter dari harga jual Premium. "Harganya mengikuti harga BBM. Perhitungannya itu per liter Premium itu mestinya lebih rendah Rp 1.000 dari harga sekarang," kata dia.
Selain itu, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, beserta anak perusahaanya, juga badan usaha tetap pada kegiatan usaha migas dan kegaitan usaha penunjang migas wajib menggunakan gas bagi kendaraan bermotor operasionalnya. Nantinya, Menteri ESDM juga dapat memberikan bantuan konverter kit dan pemasangannya secara gratis sebanyak satu kali kepada kendaraan dinas dan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.
(Baca: Pertamina Minta Pemerintah Subsidi Harga Bahan Bakar Gas)
Penyediaan dan pemasangan konverter kit tersebut dilaksanakan oleh BUMN berdasarkan penugasan dari Menteri. Adapun penyediaan dan pemasangan konverter kit dapat dilakukan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau anggaran BUMN penerima penugasan.
