Baru 9 Persen Proyek Strategis Rampung, Jokowi Perketat Pengajuan Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas mengenai Evaluasi Program Strategis Nasional. Dalam rapat di kantornya, Rabu (3/5) ini, Jokowi berpesan pada para menteri agar proyek strategis nasional yang tersebar di 22 provinsi betul-betul diawasi.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, menurut Presiden, dari 225 proyek dan satu program di 14 sektor infrastruktur, baru 20 proyek atau 9 persen yang telah selesai dibangun. Sementara, 94 proyek atau 42 persen sedang dalam tahap konstruksi. Sisanya, 13 Proyek atau 5 persen berada pada tahapan transaksi, dan 83 proyek atau 37 persen masih dalam tahap perencanaan.
(Baca juga: Pemerintah Terus Dorong Pembangunan Kawasan Industri di Luar Jawa)
“Saya juga mendapatkan laporan bahwa terdapat 7 persen yang diusulkan untuk dikeluarkan (dari daftar) dan juga usulan penambahan 55 proyek strategis nasional yang baru, serta satu program,” kata Presiden Jokowi melalui siaran pers Sekretaris Kabinet, Rabu (3/5).
Terkait dengan penambahan proyek strategis nasional yang baru itu, Presiden mengingatkan beberapa hal. Pertama, agar proyek strategis nasional yang baru diusulkan bukan semata-mata daftar keinginan dari kementerian atau lembaga, tetapi harus melalui seleksi ketat.
“Menurut saya, kalkulasinya karena kita ini tinggal waktu yang sangat pendek. Saya kira yang baru tidak usah dimunculkan lagi,” kata Jokowi.
(Baca juga: Jokowi Minta Menteri Terbuka Masalah Dana Proyek Infrastruktur)
Kedua, Jokowi meminta agar proyek strategis nasional yang baru mampu menopang sektor-sektor unggulan nasional yang sedang dikembangkan oleh daerah. “Jadi proyek strategis nasional harus betul-betul terintegrasi dengan pengembangan sektor unggulan yang sedang dijalankan oleh daerah,” ujarnya.
Terakhir, Presiden Jokowi mengingatkan agar para menterinya dapat mendorong keterlibatan swasta atau badan usaha untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Untuk itu, Jokowi meminta agar skema pembiayaan infrastruktur non pemerintah diatur dengan jelas.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Kemanan Wiranto; Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution; Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Sekretaris Negara Pratikno; Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
(Baca juga: Banjir Proyek Strategis Pemerintah, Laba Wika Meroket 242%)
Selain itu, hadir juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
