Presiden kembali mengingatkan BUMN melakukan sekuritisasi aset. Tujuannya agar BUMN dapat kembali berinvestasi membangun infrastruktur.
Proyek LRT
Deretan tiang konstruksi proyek kereta ringan LRT rute Cawang-Cibubur di samping jalan tol Jagorawi, Rabu (15/3/2017) ANTARA FOTO/Andika Wahyu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri terbuka menyampaikan kendala yang dihadapi terkait pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Tujuannya agar dapat dicarikan alternatif sumber pembiayaan sehingga semua program infrastruktur prioritas nasional bisa selesai tahun ini dan tahun depan.

Menurut Jokowi, target penyelesaian proyek-proyek itu harus tercapai karena pembiayaan bisa membengkak jika terjadi penundaan. “Jadi kalau ada sedikit kesulitan pembiayaan juga bisa disampaikan,” kata dia dalam pengantar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4). (Baca: Jokowi Segera Putuskan Daftar 244 Proyek Strategis Nasional)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Presiden menjelaskan, ada beberapa macam pembiayaan yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur. Pertama, menggunakan dana dari perusahaan swasta. Kedua, jika pihak swasta tidak mau maka dapat menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Ketiga, apabila KPBU juga tidak berjalan maka pemerintah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggarap proyek tersebut. Keempat, menggunakan anggaran negara. "Pilihan terakhirnya itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)," kata Jokowi.

Grafik: Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2015-2019

Di sisi lain, Presiden juga kembali mengingatkan BUMN untuk melakukan sekuritisasi aset. Tujuannya agar perusahaan plat merah dapat kembali berinvestasi untuk membangun infrastruktur, baik di Jawa maupun di luar Jawa. "BUMN bisa dapat uang fresh dari pasar dengan sekuritisasi aset tersebut," kata Jokowi.

(Baca: Jokowi Minta BUMN Sekuritisasi Aset untuk Biayai Proyek Infrastruktur)

Dalam rapat tersebut ada beberapa proyek infrastruktur yang menjadi sorotan dari sisi pendanaan. Pertama, kereta ringan (Light Rail Transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Kedua,  kereta cepat Jakarta - Bandung. Ketiga, kereta semicepat Jakarta - Surabaya. Keempat, beberapa proyek jalan tol.

Artikel Terkait
"Pencabutan kontrak kerja jadi konsekuensinya," kata Jokowi
Jokowi akan membahas Densus Tipikor di rapat terbatas kabinet pekan depan.
Sri Mulyani menyatakan keputusan kenaikan cukai rokok sebesar 10,04% memperhatikan empat hal.