Pemerintah Terus Dorong Pembangunan Kawasan Industri di Luar Jawa
Pemerintah terus mendorong pembangunan kawasan industri di Luar Jawa untuk menekan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Selain itu, harga tanah dan upah di Jawa dinilai sudah terlalu mahal.
“Industri harus dibangun dalam jangka panjang, tidak bisa dalam satu masa pemerintahan. Dan sekarang yang diperlukan Indonesia adalah membangun industri di luar Jawa,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto dalam The Economist Event di Jakarta, Kamis (20/4).
Airlangga mengatakan hingga akhir tahun 2016, tiga kawasan industri di luar Jawa telah beroperasi. Ketiganya adalah, kawasan industri Sei Mangkei, Morowali, dan Bantaeng.
(Baca juga: Pemerintah Kaji Insentif Industri Kecil dalam Paket Kebijakan Baru)
Selanjutnya, dalam tiga tahun ke depan, pemerintah akan mempercepat pembangunan kawasan industri Tanjung Buton, Dumai, Berau (Kalimantan Timur) dan Tanah Kuning (Kalimantan Utara). Selain itu Java Integrated Industrial and Port Estate / JIIPE (Gresik), Kendal dan Kawasan Industri Terpadu Wilmar (Serang, Banten) juga telah diusulkan dalam revisi Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
Selain untuk tujuan pemerataan, Airlangga mengakui pembangunan kawasan industri di luar pulau Jawa juga didorong oleh harga lahan dan upah yang kian tinggi. Hal tersebut mempengaruhi daya tarik investasi di tengah tantangan perekonomian global yang belum begitu pulih.
“Industrial estate di Jawa tidak murah lagi. Harga lahan dan biaya upah buruh juga meningkat,” katanya. (Baca juga: Pemerintah Tingkatkan Kandungan Lokal di Proyek Pemerintah dan BUMN)
