Opini Wajar Keuangan Negara, Sri Mulyani: Jaga Tradisi Akuntabilitas

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2016 dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan akuntabilitas. Ujung-ujungnya, transparansi keuangan negara akan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Ia meminta agar jajaran Kementerian Keuangan tidak berlebihan dalam menyikapi opini wajar yang baru pertama kali disematkan kepada laporan keuangan negara dalam 12 tahun terakhir. Sebaliknya, dia mengimbau agar tradisi mempertanggungjawabkan akuntabilitas terus dijalankan sehingga opini WTP tersebut bisa didapat secara berkelanjutan.

Selain itu, opini WTP itu bermanfaat untuk menegakkan transpransi dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Momentum WTP tidak dirayakan secara berlebihan tapi suatu awal untuk menunjukkan tradisi pertanggungjawaban akuntabilitas, transparansi menggunakan APBN untuk kesejahteraan rakyat yang makin adil," ujar Sri Mulyani saat upacara Hari Kebangkitan Nasional di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/5).

(Baca: Pertama Dalam 12 Tahun, Keuangan Pemerintah Pusat Raih Opini Wajar)

Menurut dia, opini WTP semestinya mendorong jajaran Kementerian Keuangan untuk mewujudkan secara nyata bahwa anggaran negara betul-betul digunakan untuk memerdekakan masyarakat dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kebodohan. Caranya dengan memperbesar belanja infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) . Saat ini, porsi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBN masing-masing sebesar 20 persen dan lima persen.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan belanja negara sebesar Rp 2.080,5 triliun. Sri Mulyani mendorong agar belanja ini dimaksimalkan untuk pemerataan pembangunan di Indonesia, tanpa mengenal perbedaan suku dan agama.

"Ini momen kami menyampaikan rasa persatuan dan kesatuan terhadap Indonesia Raya. Indonesia dari awal lahirnya negara bhineka, tidak bisa menjadi hanya satu warna, satu jenis, satu agama, satu ras," katanya.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengakui, opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat masih perlu ditindaklanjuti. Sebab, dalam laporan keuangan yang diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut masih banyak temuan yang harus diperbaiki.

Sementara itu, pada peringatan hari kebangkitan nasional ini, Sri Mulyani mendorong 70.257 pegawai Kementerian Keuangan untuk mewujudkan cita-cita negara yakni masyarakat yang adil dan makmur. Apalagi, setengah dari pegawainya merupakan generasi muda yang diharapkan memiliki koneksi terhadap ide kebangkitan nasional.

Maka dari itu, Sri Mulyani mengimbau jajarannya untuk selalu menjembatani perbedaan. "Dulu kalau ingin bersatu, untuk menyatukan segala perbedaan dan bersatu mendeklarasikan ide negara Indonesia. Sekarang relevan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan juga, tapi bersatu mewujudkan Indonesia yang merdeka dari penjajahan, kemiskinan, kebodohan, dan dari keterbelakangan.”

(Baca: Dapat Rapor Hijau dari BPK dan S&P, Sri Mulyani Harap Investasi Naik)

Seperti diketahui, BPK akhirnya mengganjar Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun buku 2016. Ini merupakan opini WTP pertama yang diperoleh Pemerintah Pusat.

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, pemerintah pusat telah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa LKPP. Namun, baru kali ini berhasil memperoleh opini tertinggi.

Meski begitu, ia menekankan, masih ada sederet temuan yang perlu ditindaklanjuti pemerintah pusat. "Meskipun LKPP 2016 disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan sistem pengendalian intern dan kepatuhan," kata dia saat Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (19/5).