Pemerintah Dikritik Karena Terlalu Banyak Subsidi Pupuk Kimia

Image title
22 Mei 2017, 14:34
sawah
ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Seorang petani menyemprotkan racun pembasmi hama di persawahan Desa Tana Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Kamis (16/3). Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pencetakan sawah baru pada 2017 seluas 2.500 hekta

Kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi untuk menggunaan pupuk kimia menuai kritik. Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai penggunaan pupuk kimia merupakan solusi instan yang dapat berdampak buruk bagi masa depan.

“Lahan jadi tergantung pupuk kimia. Seperti kecanduan narkotika, jadi kalau tidak pakai pupuk, tanaman tidak akan tumbuh.” kata Dewan Komisioner Indef Bustanul Arifin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (22/5).

Advertisement

Tahun lalu, Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung Kedelai (Upsus Pajale) menghabiskan total anggaran Rp 103 triliun. Di antaranya, sebanyak Rp 31,2 triliun digunakan untuk subsidi pupuk.

(Baca juga: Kepemilikan Lahan Terbatas, Pemerintah Cemaskan Urbanisasi Petani)

Sayangnya, sebagian besar pupuk yang digunakan kebanyakan adalah pupuk kimia. Pupuk untuk tanaman padi misalnya, 68 persen berupa pupuk kimia sedangkan 23,5 persen pupuk kimia dan organik.

“Penggunaan pupuk kimia pada akhirnya akan mengorbankan kapasitas produksi tanah itu sendiri,” katanya.

Bustanul tak memungkiri ada peningkatan produksi padi tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produksi padi pada 2016 mencapai 79,1 juta ton gabah atau setara 45,2 juta ton beras. Angka itu meningkat 4,97 persen dari tahun sebelumnya sebesar 75,40 juta ton gabah atau 43 juta ton beras.

Halaman:
Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement