Sri Mulyani memperkirakan defisit anggaran menjadi Rp 370 triliun hingga Rp 400 triliun atau sekitar 2,6 persen dari Produk Domestik Bruto.
Sri Mulyani BI
Menteri Keuangan Sri Mulyani didampingi Gubernur BI Agus Martowardojo dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro membahas RAPBN 2018 bersama DPR, Jakarta, Selasa (6/6/2017). ANTARA FOTO/M. Agung Rajasa

Pemerintah akan mengajukan tambahan belanja negara hingga Rp 10 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Tambahan belanja negara ini untuk pendanaan kegiatan Asian Games, pemilihan umum (Pemilu) dan biaya sertifikasi tanah.

"Jadi ada beberapa pos belanja yang harus kami akomodasi dan itu tidak mungkin tanpa APBN-P. Dan kami lihat beberapa infrastruktur proyek yang diminta untuk didanai terutama pengadaan tanah kami lihat dari sisi APBN kami," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat acara buka puasa bersama di kantornya, Jakarta, Senin (19/6). (Baca: Arcandra: Asumsi Harga Minyak dalam APBNP 2017 Kemungkinan Tetap)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Draf rancangan APBN-P 2017 masih dalam tahap finalisasi. Rencananya pemerintah akan menyerahkan usulan dokumen anggaran perubahan ke DPR sebelum masa reses. Selain tambahan belanja negara, potensi pengeluaran negara juga bakal membengkak seiring kenaikan harga minyak yang membuat subsidi energi semakin besar.

Dengan adanya pengeluaran yang bertambah, kekurangan penerimaan negara atau shortfall menjadi sebesar Rp 50 triliun dari target APBN Rp 1.307 triliun. (Baca: Tekan Subsidi, Pemerintah Kaji Harga Elpiji 3 Kg Naik Rp 3.000)

Sri Mulyani memperkirakan defisit anggaran berpotensi melebar dari Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi Rp 370 triliun hingga Rp 400 triliun atau sekitar 2,6 persen dari PDB. "Mungkin kami akan naikkan defisit jadi 2,6 persen atau bahkan sedikit di atas itu, dengan yang paling banyak bergerak adalah subsidi," kata dia.

Artikel Terkait
Sri Mulyani memastikan akan bekerja sama dengan otoritas internasional untuk memverifikasi data transfer dana janggal WNI.
Polri merupakan satu dari tiga Kementerian dan Lembaga yang mendapatkan anggaran terbesar.
“Menurut saya pribadi, peluang itu ada. Apakah terjadi di tahun depan awal atau akhir.”