Sebelumnya, pemerintah telah membayar sebesar Rp 416 miliar kepada BTN untuk kelebihan penyaluran KPR subsidi pada 2014.
KPR rumah
Arief Kamaludin|KATADATA

Realisasi kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi melonjak di atas target. Hal tersebut lantaran tingginya minat masyarakat. Alhasil, pemerintah harus membayar ke Bank Tabungan Negara (BTN) sebesar Rp 900 miliar untuk kelebihan penyaluran KPR subsidi tahun 2015 dan 2016.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan, program KPR subsidi tersebut adalah bagian dari program satu juta rumah yang tengah digalakkan pemerintah. Ada dua skema KPR subsidi yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Sebelumnya, pemerintah telah membayar sebesar Rp 416 miliar untuk kelebihan penyaluran di BTN pada 2014. Tahun ini, pemerintah akan membayar sebesar Rp 900 miliar untuk kelebihan penyaluran tahun 2015 dan 2016. (Baca juga: Kredit Rumah di Indonesia Masih Minim, Jauh di Bawah Negara Tetangga)

"Ya kan harus dibayar ya, bayarnya dari (anggaran) FLPP atau subsidi selisih bunga. Beliau (Menteri Keuangan) minta bayarnya pakai subsidi selisih bunga," kata Basuki usai rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/6).

Menurut dia, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9,7 triliun untuk FLPP dan Rp 3,2 triliun untuk subsidi selisih bunga, tahun ini. Ini artinya, kebutuhan pembayaran sebesar Rp 900 miliar untuk BTN akan mengurangi anggaran subsidi selisih bunga yang sebesar Rp 3,2 triliun.

Rinciannya, "Dari Rp 3,2 triliun, yang Rp 600 miliar untuk bayar 2015 dan Rp 300 miliar bayar 2016," kata dia. Sementara itu, sisa anggaran subsidi selisih bunga sebesar Rp 2,3 triliun akan disalurkan untuk KPR subsidi 225 ribu unit rumah. (Baca juga: Hingga Mei, Realisasi Subsidi Program Sejuta Rumah Baru 3,2 Persen)

Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji pembagian penyaluran anggaran FLPP yang sebesar Rp 9,7 triliun melalui bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Adapun, sebagai bank yang befokus dalam penyaluran kredit perumahan, BTN menargetkan pertumbuhan KPR sebesar 22 persen tahun ini. Target ini meningkat dibanding realisasi tahun lalu sebesar 18,43 persen. Pertumbuhan KPR tahun ini diproyeksi akan lebih banyak berasal dari kredit subsidi pemerintah, seperti FLPP.

Artikel Terkait
Sementara bunganya ditetapkan sebesar lima persen dalam 20 tahun, dengan cicilan hanya Rp 780.694 per bulan.
Sembilan negara yang bakal kerja sama bilateral dengan pemerintah untuk pertukaran data keuangan di antaranya Singapura, Panama, dan Uni Emirat Arab.
“Jadi kalau kami enggak bisa cari (pajak) yang di luar negeri, ibaratnya Ditjen Pajak berburu di kebun binatang. Itu sangat tidak adil"