Berlaku Oktober, Transaksi Nontunai di Tol Terhambat Infrastruktur
Pemerintah akan mewajibkan pengguna jalan tol melakukan transaksi nontunai mulai Oktober 2017. Sayangnya, pengguna transaksi nontunai untuk jalan tol hingga saat ini masih berkisar di angka 26 persen.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry TZ mengatakan, persiapan untuk memaksimalkan penggunaan non tunai di jalan tol masih cukup berat. Sebab, sosialisasi kepada masyarakat belum optimal.
"Peningkatan agak lambat karena sosialisasinya belum maksimal," kata Herry di Museum Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (20/6).
(Baca juga: Dorong Transaksi Nontunai, Operator Tol Diminta Tak PHK Karyawan)
Selain itu, transaksi nontunai di jalan tol masih pula terkendala dari segi infrastruktur. Herry menuturkan, alat transaksi nontunai beserta lokasi isi ulangnya masih terbatas.
Bank-bank yang bekerja sama sebagai penyedia jasa transaksi non tunai di jalan tol pun masih menerapkan zonasi. Herry mencontohkan, beberapa ruas jalan tol di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) membatasi sistem transaksi nontunai bagi pengguna uang elektronik bank pelat merah.
"Batasan tadi mengurangi akses dengan pengguna, padahal tidak ada hubungannya hal itu dengan pengguna. Kami harapkan tidak ada lagi zonasi ke depannya," kata Herry.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) Anggoro Eko Cahyo menambahkan, kendala disebabkan karena beragamnya Secure Access Modul (SAM) tiap bank terhadap mesin Electronic Data Capture (EDC) di jalan tol. Ditambah lagi, belum adanya sistem single gateway yang mengintegrasikan informasi serta layanan pembayaran dari seluruh ruas jalan tol.
(Baca juga: Bank BUMN Siapkan Uang Tunai Rp 105 Triliun untuk Lebaran)
