PDI Perjuangan mendesak agar Rini Soemarno dicopot dari jabatan Menteri BUMN. Audit BPK yang menemukan penyimpangan perpanjangan kontrak JICT, memperkuat alasan mencopot Rini.
Jokowi
Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Rini Soemarno. Laily | Biro Pers Sekretariat Presiden

PDI Perjuangan kembali mendorong Presiden Joko Widodo mencopot Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Alasannya, kinerja Rini dinilai buruk dan tak layak memimpin BUMN.

Beberapa anggota partai berlambang banteng itu mengkaitkan Rini dengan skandal kontrak perpanjangan kerja sama pengoperasian terminal peti kemas Jakarta International Container Terminal (JICT) antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

"Kasus perpanjangan kontrak JICT yang paling fatal, audit BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) menyebutkan kerugian negara hingga Rp 4 triliun, dia tak layak lagi menjabat Menteri BUMN," kata anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dihubungi Katadata, Kamis (13/7).

(Baca: Kerugian Kontrak JICT Rp 4 Triliun, DPR Akan Panggil Menteri Rini)

Audit investigasi BPK yang dirilis Juni lalu menemukan berbagai penyimpangan dalam perpanjangan kontrak JICT dengan kerugian negara hingga US$ 306 juta atau setara Rp 4,08 triliun. Audit itu dibuat atas permintaan Pansus Pelindo II yang diprakarsai beberapa anggota PDIP.

Selain kasus Pelindo II, Masinton menyebut alasan mencopot Rini karena masalah Penyertaan Modal Negara yang diperoleh BUMN. "Seharusnya dialokasikan ke sektor produktif," kata dia.

Hal yang senada diungkapkan petinggi PDIP, Junimart Girsang. Ia menilai banyak tokoh lain yang bisa menggantikan posisi Rini.

"Pak Jokowi tentu bisa melihat, banyak tokoh yang layak menempati posisi Menteri BUMN," kata Junimart sembari menyebut nama mantan Gubernur Bank Indonesia yang dianggap layak menjadi menteri. 

Bukan sekali ini saja PDIP berupaya menggeser Rini dari posisi Menteri BUMN. Saat reshuffle jilid kedua tahun 2015 lalu, PDIP sebagai pihak yang paling gencar menggoyang posisi Rini. Berdasarkan kepentingan politik, Rini dianggap tak bisa menjadi jembatan antara kepentingan PDIP dengan Istana.

(Baca: Muliaman, Yahya Staquf, Moeldoko Disebut Bakal Masuk Kabinet)

Jokowi yang memiliki hubungan dekat dengan Rini memilih mempertahankannya dalam tiga kali perombakan kabinet. Namun, pada perombakan kabinet kali ini, Jokowi kemungkinan menggeser posisi Rini, meskipun masih menempatkannya di kabinet. Informasinya, Rini akan digeser ke pos lain yaitu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Calon kuat pengganti Rini adalah Ignasius Jonan, yang kini menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Alhasil, kursi yang ditinggalkan Jonan akan ditempati Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.

Namun, beredar pula nama calon lain Menteri BUMN yaitu Sakti Wahyu Trenggono. Nama pengusaha telekomunikasi yang dikenal dekat dengan PDI Perjuangan ini memang kerap disebut-sebut sebagai calon Menteri BUMN saat awal pembentukan kabinet Oktober 2014 dan reshuffle tahun 2015.

Selain itu, beredar juga dua nama menteri yang akan digeser untuk menduduki kursi Menteri BUMN. Mereka adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Eko Putro Sandjojo.

Presiden Jokowi menyatakan tak akan merombak kabinet dalam pekan ini.  “Enggak ada reshuffle hari ini enggak ada, minggu ini juga enggak ada,” kata Jokowi menjawab wartawan usai meninjau Perumahan Pesona Bukit, di Batuampar, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (13/7) siang, seperti dilansir dari situs Sekretariat Kabinet. 

Menanggapi pertanyaan kemungkinan reshuffle menyasar Rini Soemarno dan menteri lainnya, Jokowi mengulang jawabannya soal reshuffle. “Tadi sudah saya bilang hari ini tidak ada reshuffle, minggu ini tidak ada reshuffle,” tegas Presiden. 

(Baca: Jelang Reshuffle Kabinet, Kursi Tim Ekonomi Kembali “Digoyang”)

 

Dimas Jarot Bayu, Yuliawati
Artikel Terkait
"Sekarang kan 60 persen (BUMN) : 40 persen (Tiongkok/Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10 persen untuk (BUMN) Indonesia lalu 90 persen Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Basuki
Perpanjangan moratorium gambut molor dua bulan sejak habisnya masa berlaku Instruksi Presiden yang terakhir.
Apabila para menteri setuju, Jokowi akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) sebagai bekal pembahasan RUU ini dengan DPR.