Kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan perusahaan aplikasi media sosial dan layanan pesan instan telah dilakukan untuk memberantas akun-akun terorisme.
Jokowi
Intan | Biro Pers Sekretariat Kepresidenan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemblokiran Telegram tidak akan diikuti dengan penutupan aplikasi media sosial lain. Kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan perusahaan aplikasi media sosial dan layanan pesan instan telah dilakukan untuk memberantas akun-akun terorisme.

"Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak," kata Jokowi seperti dikutip dalam keterangan resmi Presiden usai memberikan pidato umum pada pendidikan Akademi Bela Negara Partai Nasdem, Minggu (16/7).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Jokowi menjelaskan alasan pemerintah menutup aplikasi Telegram banyak akun yang memanfaatkan media sosial ini untuk kegiatan terorisme. Pemerintah mendeteksi adanya ribuan aktivitas komunikasi antar negara dalam aplikasi tersebut yang mengarah kepada aktivitas terorisme

 Meski Telegram menyampaikan telah memblokir akun-akun yang terindikasi terorisme, tapi tetap saja masih banyak akun-akun yang lolos (tidak diblokir). "Pemerintah sudah mengamati lama dan negara mementingkan keamanan," kata Jokowi. 

(Baca: Jadi Alat Penyebaran Radikalisme, Telegram Diblokir Kominfo)

 Masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan adanya penutupan Telegram di Indonesia. Presiden mengatakan masih banyak aplikasi lain yang masih dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi, selain Telegram. 

Setelah pemerintah mengumumkan pemblokiran, pihak Telegram pun mengakui kesalahannya. Bos Telegram, Pavel Durov, menyodorkan tiga solusi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemblokiran Telegram di Indonesia. Ia berharap pemerintah mau berdamai dan membuka blokir Telegram.

Durov mengakui bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengirimkan daftar saluran publik dengan konten terkait terorisme di Telegram. Namun, tim Telegram tidak dapat segera memproses dan memblokirnya.

“Kami tidak sadar akan permintaan ini yang mengakibatkan kegagalan komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Durov dalam keterangan resminya, Ahad (16/7). (Baca: Mengaku Salah, Bos Telegram Tawarkan 3 Solusi Agar Tak Diblokir)

Untuk memperbaiki situasi, Telegram segera memblokir semua saluran publik terkait teroris di Indonesia. Tidak hanya itu, tim Telegram juga mengirimkan e-mail ke Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membentuk saluran komunikasi langsung yang memungkinkan keduanya bekerja lebih efisien dalam mengidentifikasi dan menghalangi propaganda teroris di masa depan.

Ameidyo Daud
Artikel Terkait
"Sekarang kan 60 persen (BUMN) : 40 persen (Tiongkok/Cina). Presiden tadi bilang mengapa tidak 10 persen untuk (BUMN) Indonesia lalu 90 persen Tiongkok untuk memperkecil risiko," kata Basuki
Perpanjangan moratorium gambut molor dua bulan sejak habisnya masa berlaku Instruksi Presiden yang terakhir.
Apabila para menteri setuju, Jokowi akan mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) sebagai bekal pembahasan RUU ini dengan DPR.