Jokowi Kritik Jurusan SMK yang Masih Terlalu Umum
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan pendidikan vokasi bisa diperluas seiring dengan perkembangan teknologi yang cukup cepat. Pendidikan vokasi tidak hanya terpaku pada lembaga pendidikan dan sektor keahliannya bisa lebih spesifik lagi.
Dia mengkritik pendidikan vokasi formal seperti Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), bidang keahliannya masih terlalu umum. Kritikan ini pun langsung disampaikannya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
"Mestinya SMK-SMK kita ini dari Sabang-Merauke yang jumlahnya ribuan, jangan sampai hanya terjebak kurikulum-kurikulum lama. Kurikulum kita mestinya fleksibel. Kemudian jurusannya juga hanya yang itu-itu saja," kata Jokowi saat peluncuran program pendidikan vokasi industri untuk wilayah Jawa Barat di Kawasan Greenland International Industrial Center, Deltamas, Kabupaten Bekasi, Jumat (28/7). Sebelumnya program ini juga telah diluncurkan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menurutnya jurusan keahlian yang ada di SMK masih umum, seperti jurusan bangunan atau listrik. Seharusnya bisa lebih dikhususkan lagi, misalnya untuk bangunan ada jurusan jendela dan pintu. Seperti inilah yang dia lihat pada sistem pendidikan di Jerman. Mencontoh pendidikan negara tersebut, untuk membentuk pekerja yang ahli di suatu bidang bangunan, maka harus masuk langsung kepada keahlian spesifiknya.
(Baca juga: Pemerintah Gandeng Jerman untuk Kembangkan Kurikulum SMK)
Dia pun meminta agar setiap SMK dapat menyediakan jurusan-jurusan baru yang lebih khusus. Beberapa di antaranya adalah teknik konstruksi, teknik baja, teknik mekatronika, teknik ototronik, bahkan hingga jurusan logistik dan animasi. "Jurusan animasi, spesialisasinya buat meme misalnya. Harus berani masuk ke situ," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan saat ini SDM bahkan dapat dikatakan lebih penting ketimbang Sumber Daya Alam. Ini lantaran pada tahun 2040-2045 nanti Indonesia diprediksi menjadi kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia. Pendidikan vokasi bertujuan untuk mempersiapkan daya saing berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal.
(Baca: Bonus Demografi Jadi Alasan Program Peningkatan Kualitas SDM)
Selain itu, Presiden juga meminta pendidikan vokasi tidak hanya mengandalkan lembaga pendidikan yang ada, untuk menciptakan SDM yang bisa diserap industri. Pelatihan bersifat vokasional juga banyak dibutuhkan dan lebih praktis karena prosesnya cepat. Dia juga meminta agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta bisa bekerja sama dengan lembaga pendidikan hingga pesantren.
Hari Presiden juga sempat menyaksikan dua pondok pesantren yakni ponpes Sunan Drajad serta ponpes Nurul Iman menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. "Nantinya kita bisa masuk ke training lainnya seperti Business Process Outsourcing (BPO) serta fintech," kata Jokowi. Hal ini telah memiliki payung hukum Instruksi Presiden pada tahun lalu.
Sedangkan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan hingga saat ini telah ada 1.035 SMK yang bekerja sama dengan 307 perusahaan untuk menggelar pendidikan vokasi. Targetnya pada 2019 sekurangnya 1.775 SMK dapat menjalin kerja sama vokasi dengan 355 perusahaan.
(Baca: Setelah Jerman, Swiss Tawarkan Bantuan Program Kejuruan ke Jokowi)
