"Sementara belajarnya ke Malaysia. Bagus lah itu, jadi pemanfaatan enggak sembarangan," ujar Bastary
MRT
Donang Wahyu|KATADATA

Pemerintah berencana menggunakan dana haji yang ada saat ini untuk membangun infrastruktur yang diperlukan di beberapa wilayah di Indonesia. Penggunaan dana haji ini dinilai wajar sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur, karena Pemerintah Malaysia juga telah melakukannya.

Asisten Deputi Perumahan, Pertanahan, dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bastary Panji Indra mengatakan penggunaan dana haji untuk membiayai infrastruktur ini memang memungkinkan. Alasannya, dana haji ini bersifat jangka panjang, sehingga bisa diinvestasikan ke sektor produktif selagi belum digunakan.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

(Baca: Dana Haji Akan Digunakan untuk Membiayai Infrastruktur)

Dia mencontohkan Malaysia sebagai negara yang juga memiliki penduduk muslim yang cukup besar, telah menginvestasikan dana hajinya saat ini untuk membangun infrastruktur. "Sementara belajarnya ke Malaysia. Bagus lah itu, jadi pemanfaatan enggak sembarangan," ujarnya saat ditemui di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin (31/7).

Bastary menjelaskan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang menjadi kewajiban pemerintah. Selain bisa menggerakan roda perekonomian dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, penggunaan dana tersebut pun akan aman. Karena, proyek infrastruktur yang menjadi kewajiban pemerintah tentunya akan dijamin oleh pemerintah.

"Infrastruktur selalu memiliki jaminan. Jadi investasi sesuatu yang dijamin pemerintah itu aman sekali," ujar Bastary. (Baca: Pemerintah Bentuk Badan Kelolaan Dana Haji, Anggito Calon Anggota)

Meski demikian, penggunaan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur ini masih tahap rencana. Pemerintah masih membicarakan penggunaan dana haji dan dana pensiun untuk membiayai infrastruktur yang dibutuhkan. Pemerintah juga belum membuat cetak biru (blueprint) terkait infrastruktur apa yang mau dibangun dengan menggunakan dana tersebut.

Menurutnya, alternatif pembiayaan ini harus bisa segera dikembangkan. Alasannya, pertimbangan akan utang luar negeri pun menjadi masalah yang dibutuhkan pemecahannya. Sehingga, penggunaan dana haji dan dana pensiun ini bisa menjadi salah satu solusi.

"Kami berpikir bagaimana yang lebih baik. Utang ke luar atau mengoptimalkan dana dalam negeri. Toh itu dana masyarakat kita. Bagaimana memanfaatkannya supaya aman dan optimal," ujar Bastary. 

Artikel Terkait
"Ada Kanci-Pejagan dan Pejagan-Pemalang," ujar Desi
Akan ada 10 bandara dan 20 pelabuhan yang pengelolaannya akan dilepas ke BUMN dan swasta, bukan dijual.
“Jadi ada 3 rel, 2 yang existing dan 1 rel khusus untuk kereta semicepat,” kata Budi