Wapres JK Mengaku Pemerintah Sulit Atasi Ketimpangan Ekonomi
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui jika ketimpangan ekonomi yang terjadi di Indonesia masih cukup besar. Persoalan ketimpangan ini yang sedang menjadi perhatian pemerintah dan segera diselesaikan.
Jusuf Kalla menyoroti salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi yang tinggi adalah besarnya perbedaan pendapatan di masyarakat. Dia ketimpangan tersebut bisa ratusan kali lipat jika dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya.
"Antara UMR (Upah Minimum Regional) dengan gaji profesional yang tinggi mungkin bisa 100 kali perbedaannya," ujar Kalla dalam Indonesia Development Forum di Jakarta, Rabu (9/8).
(Baca: Bappenas: Bisnis Online Bisa Pengaruhi Jumlah Kemiskinan)
Kalla mengatakan tidak mudah untuk menurunkan angka ketimpangan ekonomi di Indonesia. Selain menurunkan ketimpangan, pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Alhasil, pajak selalu diturunkan secara bertahap agar mampu memberikan gairah investasi.
"Kami tentu dilematis karena walaupun perbedaannya antara yang kaya dan miskin, pajak selalu kami turunkan bertahap untuk memberikan gairah investasi," kata Kalla.
Langkah-langkah afirmasi yang dilakukan pemerintah guna mengatasi ketimpangan ekonomi dinilai belum cukup optimal. Pasalnya, penurunan angka ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia cenderung melambat.
Untuk itu, Kalla menilai pemerintah harus semakin gencar melakukan intervensi dalam mengatasi ketimpangan di Indonesia. Hal ini, kata Kalla, dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat.
