“Ibu, kenapa bangunan sekolahnya belum jadi-jadi?” kata siswa SD asal Ende bernama Fikran.
Sekolah
Agung Samosir | Katadata

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima aduan dari siswa Sekolah Dasar (SD) di Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenai bangunan sekolah yang belum jadi. Aduan tersebut disampaikan saat Sri Mulyani tengah memberikan edukasi pajak kepada siswa SD di berbagai daerah melalui teleconference.

“Ibu, kenapa bangunan sekolahnya belum jadi?” kata siswa SD asal Ende bernama Fikran, Jumat (11/8). Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani berjanji akan bicara dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Bupati Ende. Ia pun menjelaskan bahwa bupati bisa menggunakan uang pajak untuk membangun sekolah.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Uang pajak yang dimaksud Sri Mulyani adalah yang dianggarkan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK). “Nanti ibu cek ke sana. Tapi tanya ke Mendikbud dulu. Ibu juga akan lihat Bupati-nya, kenapa bangunan sekolahnya belum selesai? Kalau perlu DAK, harus bangun (itu), kan pakai uang pajak,” ucapnya. (Baca juga: Wapres JK Mengaku Pemerintah Sulit Atasi Ketimpangan Ekonomi)

Kepada para siswa, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pajak dipungut dari penghasilan para orang tua apapun pekerjaan ataupun usahanya. Tujuannya, untuk bahu-membahu menyumbang agar pemerintah bisa membangun seluruh infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, harapannya seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan penghidupan yang layak dan sejahtera. (Baca juga: Pemerintah Bakal Genjot Belanja untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,2%)

Dengan alasan yang sama, ia pun menjelaskan bahwa masyarakat tetap harus menyerahkan sebagian pendapatannya kepada negara meski tidak lagi di zaman penjajahan alias sudah merdeka. Selain untuk membangun berbagai fasilitas publik, dana dari masyarakat juga berguna untuk membantu masyarakat yang sangat miskin, melalui bantuan sosial (bansos).

 

Artikel Terkait
Dengan pajak dan bea masuk atas produk yang diimpor melalui e-commerce, pengusaha konvensional lokal akan punya kesempatan bersaing dari segi harga.
"Tahun lalu di periode ini, penerimaan baru Rp 958 triliun. Jadi shortfall-nya Rp 400-an triliun. Sekarang hanya sekitar Rp 280-an triliun," ujar Yon
Hal ini sesuai arahan Jokowi untuk mempertimbangkan perlakuan khusus terkait pajak pelaku e-commerce UMKM