Lippo Anggap Grand Launching Meikarta Tak Langgar Aturan
Lippo Group menyatakan kegiatan peluncuran (grand launching) megaproyek properti Meikarta tak melanggar aturan. Peluncuran Meikarta pada 17 Agustus lalu di MaxxBox Cikarang, Kabupaten Bekasi lalu sebagai bentuk pra-penjualan (pre-selling) yang biasa dilakukan pengembang properti lain.
Direktur Komunikasi Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati pra-penjualan merupakan kegiatan untuk mengukur minat konsumen. “Dengan adanya pre-selling ini, kami dapat menentukan pembangunan sesuai kebutuhan sehingga anggaran yang diperlukan bisa diketahui,” kata Danang kepada Katadata, Rabu (23/8).
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat dalam surat kepada PT Lippo Cikarang Tbk, meminta PT Lippo Cikarang Tbk tidak mengadakan peluncuran Meikarta pada 17 Agustus lalu.
(Baca: Meikarta Diluncurkan Tanpa Izin, Pemprov Jabar Bahas "Nasib" Lippo)
Permintaan Dinas PMPTSP disampaikan dalam surat pada 15 Agustus 2017 yang salinannya diperoleh Katadata. Alasan dinas melarang peluncuran karena hingga kini Lippo belum menyelesaikan proses perizinan dan belum mendapatkan rekomendasi Gubernur Jawa Barat dalam pembangunan area Meikarta.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar menyayangkan sikap Lippo yang tetap menggelar pelbagai aktivitas pemasaran dan promosi megaproyek Meikarta. Di lahan yang direncanakan akan dibangun kota baru ini dikabarkan tengah berlangsung konser musik pada 19-27 Agustus 2017.
"Harusnya pihak berwenang bisa menghentikan itu. Informasi ini (pelanggaran Meikarta) akan dibahas Jumat,” kata Deddy kepada Katadata, Rabu (23/8).
Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan, seharusnya Lippo mengikuti prosedur izin terlebih dahulu sebelum menawarkan properti ke masyarakat. “Apa salahnya menunggu, seharusnya Lippo ikuti saja peraturan yang ada, kecuali memang pemprov menghambat izin, ini kan tidak,” kata Alamsyah ketika dihubungi.
(Baca juga: Deddy Mizwar Minta Lippo Hentikan Sementara Proyek Meikarta)
