Anggaran Besar, Benih Bantuan Pemerintah Berkualitas Buruk
Pemerintah meningkatkan anggaran untuk pengadaan benih dari Rp 2,22 triliun tahun ini menjajdi Rp 5,5 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Namun, tak semua petani menyambutnya.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih mengeluhkan rendahnya kualitas benih bantuan pemerintah. "Tidak ada jaminan kualitas benih, bahkan yang disertifikasi. Terbukti di lapangan banyak yang gagal panen karena hama dan penyakit," kata Henry kepada Katadata, akhir pekan (26/8) lalu.
Menurutnya, benih dari pemerintah merupakan bagian dari paket pupuk kimia bersubsidi sehingga sebagian besar petani masih menggunakannya. Penyaluran benih dan pupuk selama ini dilakukan berdasarkan pengajuan Rencana Definitif Kelompok Tani (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).
(Baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 5,5 Triliun untuk Pengadaan Benih)
Menurut Henry, ketidakpastian hasil produksi benih membuat sebagian petani beralih ke pengunaan benih lokal dengan pendekatan agroekologi. Agroekologi adalah konsep integrasi aspek lingkungan dengan sosial ekonomi masyarakat pertanian. Benih lokal yang diciptakan petani ditopang oleh penggunaan sumber daya alam yang alami dengan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
Sementara, Ketua Bidang Tanaman Pangan Kontak Tani dan Nelayan Andalan Indonesia (KTNA) Fajar Pamuji mengkritik distribusi benih bantuan pemerintah. "Sering tidak tepat waktu," ujarnya.
Keterlambatan itu kerap membuat petani beralih ke benih lokal atau malah membeli sendiri dari perusahaan penyedia benih. Selain itu, benih yang dikirim pun kerap tak sesuai dengan kebutuhan petani. Menurut Fajar, untuk tanaman padi, petani sering mencari varietas Mikongga, IR64, dan Ciheran.
