Pembelian saham Freeport bakal dilakukan bertahap sampai 2019.
tambang freeport
Tambang Freeport www.npr.org

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan pemerintah daerah (Pemda) akan dilibatkan untuk memborong sisa 41% saham Freeport. Rencananya, Pemda melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bakal masuk dalam konsorsium bersama holding BUMN pertambangan.

"Kerja sama pemerintah pusat (pempus), pemerintah provinsi (pemprov), dan pemda yang akan menggunakan BUMN dan BUMD untuk mengambil itu," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno usai Rapat Kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (30/8).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia akhirnya berujung pada kesepakatan pelepasan 51% saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Sejauh ini, pemerintah baru menguasai sebesar 9,36%. (Baca juga: Ini Kesepakatan Negosiasi Versi Freeport)

Fajar menjelaskan, pemerintah sudah membicarakan dengan Pemda soal rencana tersebut. Namun, porsi pemerintah pusat dipastikan bakal dominan. Adapun holding BUMN pertambangan yang akan mewakili pemerintah pusat membeli saham Freeport terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Inalum, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk.

Meski begitu, ia belum bisa menjabarkan skema divestasi saham Freeport sebab pembahasannya baru akan selesai pekan ini. Yang jelas, pembelian 41% saham Freeport bakal dilakukan bertahap sampai 2019. (Baca juga: BEI Minta Divestasi Freeport Lewat Bursa, Kepemilikan Asing Dibatasi)

Nantinya, akan ditunjuk juga penilai (valuator) independen dari Freeport dan pemerintah untuk mengkaji besaran harga saham Freeport. "Sekarang sedang dirundingkan, sedang dirinci dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian BUMN,” ujarnya.

Artikel Terkait
Setelah pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan wilayah Papua punya 51% secara kumulatif, mestinya dipikirkan Freeport untuk go public di kemudian hari.
Lenis menilai selama ini Freeport hanya memberikan 1 persen keuntungan yang didapatnya bagi masyarakat Papua.
"Diharapkan akan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan usaha sehingga mudah dilakukan pemantauan kepatuhan perusahaan," kata Ignatius Denny.