Australia Ingatkan Risiko Tenggat Waktu pada Perundingan Dagang
Perundingan Australia Comprehensive Economics Partnership Agreement (IA-CEPA) telah memasuki putaran kesembilan. Sementara Presiden Joko Widodo menginginkan perundingan ini rampung pada akhir 2017, delegasi Australia mengingatkan adanya risiko pada tenggat yang terlalu ketat.
Ketua Delegasi Australia, Trudy Witbreuk mengingatkan adanya risiko kesepakatan yang dihasilkan tak akan berkualitas jika semua pihak terlalu fokus mengejar tenggat. Menurutnya, ada kesepakatan antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Steven Ciobo untuk menyelesaikan perundingan pada putaran kesepuluh.
Itu berarti, banyak hal yang harus dibahas dalam dua pertemuan yang tersisa. “Tenggat waktu memang menyeramkan, tapi mari kita buat menjadi kesempatan,” kata Witbreuk di sela pembukaan perundingan putaran kesembilan di Jakarta, Senin (2/10).
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan, perundingan kali ini bakal digelar lima hari pada 2 hingga 6 Oktober 2017. “Perundingan ini adalah salah satu titik yang penting,” kata Enggar dalam sambutannya.
Menurut Enggar, pembahasan perjanjian dagang ini telah berjalan selama 1,5 tahun dan membutuhkan finalisasi sesegera mungkin. Sehingga, penandatanganan perjanjian ini dapat diteken pada November atau Desember tahun ini.
Menurut Enggar, hal-hal yang disorot untuk penyelarasan adalah jasa, akses pasar, dan investasi. “Mereka punya pengalaman dan kemampuan, kita punya tempat untuk industri hulu dan pasar. Win-win solution,” ujar Enggar.
Sementara Ketua Delegasi Indonesia, Deddy Saleh mengakui bahwa masih banyak hal yang harus diselesaikan dalam perundingan kali ini.
Isu utama IA-CEPA yang dibahas dalam putaran kesembilan adalah perdagangan barang (termasuk ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, serta sanitasi). Selain itu kedua pihak juga membahas perdagangan jasa (termasuk jasa keuangan, pergerakan individu, jasa keuangan, dan telekomunikasi), investasi, perdagangan elektronik, dan ketentuan kerangka kelembagaan.
Pada sesi pembukaan, Deddy Saleh menekankan bahwa IA-CEPA harus dapat menjawab kebutuhan Indonesia. “Pemerintah Indonesia perlu mempertanggungjawabkan capaian IA-CEPA kepada rakyat Indonesia,” ujarnya.
Pihak Indonesia juga mendatangkan pengusaha agar hasil perundingan dapat langsung diimplementasikan. “Kadin Indonesia juga bakal bertemu supaya jelas mekanisme bisnis setelah kesepakatan,” ujar Deddy.
