Dari Rp 6,49 triliun itu, sebanyakRp 3,649 miliar dialokasikan untuk belanja publik fisik.
Kementerian ESDM
Arief Kamaludin | Katadata

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pagu anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk 2018 sebesar Rp 6,49 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah jika dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 6,56 triliun.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan keputusan anggaran itu sesuai hasil rapat tertutup yang dilakukan bersama Kementerian ESDM 13 September 2017 lalu.  "Komisi VII DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian ESDM 2018 sebesar Rp 6,49 triliun, " kata dia di Jakarta, Rabu (11/10).

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Dari Rp 6,49 triliun itu, sebanyakRp 3,649 miliar dialokasikan untuk belanja publik fisik. Sebagian besar anggaran dialokasikan untuk program yang ada di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

Tahun depan, Ditjen Migas memperoleh anggaran senilai Rp 1,72 triliun. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk beberapa program. Salah satunya program Jaringan Gas Kota dengan target 40 ribu SR untuk tahun depan.

Selain migas, anggaran Kementerian ESDM juga akan dialirkan untuk program energi baru terbarukan sebesar Rp 1,722 triliun. Anggaran itu nantinya akan dialokasikan untuk Pembangkit Tenaga Mini Hidro (PLTM).

Adapun 43,8% dari pagu anggaran tahun depan  atau sebesar  sebesar Rp 2,84 miliar akan dialokasikan untuk belanja aparatur dan nonpublik fisik. Salah satu contoh belanja aparatur dan nonpublik fisik adalah gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian ESDM dengan nilai Rp 1,05 triliun.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Harry Poernomo mengingatkan Menteri ESDM Ignasius Jonan agar tidak hanya terpaku pada isu nasional seperti Freeport atau skema kontrak bagi hasil migas gross split. Namun juga fokus terhadap program kerja. "Kayak kilang, kami merasa ini tidak berjalan siginfikan. Padahal rencana kerja, jadi jangan dilupakan," kata dia.

Artikel Terkait
“Sehingga ke depan kami bisa memprediksi apakah perlu mengimpor LNG atau tidak," kata Arcandra.
Menurut Dadan Kusdiana, kompensasi 7 tahun ini sesuai dengan UU Migas pasal 39 ayat 1 huruf b.
Salah satu penyebab kenaikan itu adalah Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang sekarang 100% dikelola Pertamina.