Jum'at 26/2/2016, 19.50 WIB
Metta Dharmasaputra
Dalam wawancara khusus dengan tim Katadata, Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah ide dan kritiknya untuk mengubah wajah Jakarta, jika ia memimpin ibu kota negara ini.

KATADATA - Dalam forum Indonesia Summit yang digelar media terkemuka dunia the Economist di Jakarta, Kamis (25/2) lalu, kehadiran Walikota Bandung Ridwan Kamil menarik perhatian audiens dan para wartawan.

Paparan tentang pengalamannya selama dua setengah tahun memimpin Bandung dan berbagai idenya tentang penataan kota yang modern cukup membetot perhatian. Di luar itu, pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu pun terlontar, yaitu tentang kepastian bakal maju-tidaknya arsitek ternama ini dalam ajang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan. 

“Ini pertanyaan sensitif,” katanya disambut tawa hadirin. Ridwan menyatakan baru akan menyampaikan kepastian soal ini pada, Senin (1/3) mendatang. Namun, dalam wawancara khusus dengan tim Katadata seusai forum itu, ia menyampaikan  sejumlah kritik dan berbagai idenya untuk mengubah wajah Jakarta, jika ia memimpin ibu kota negara.

Berikut ini petikan wawancara dengannya, dan sejumlah paparannya dalam forum diskusi.

Bagaimana konsep Anda membangun Bandung ?

Konsepnya smart city. Kami sekarang punya sistem. Warga bisa melaporkan kalau ada lurah melakukan pungli. Lalu, apabila layanan terlalu lambat juga masuk ke sistem. Enak lah, jadi saya kalau memecat lurah dan camat menggunakan data itu.

Kalau dulu mah boro-boro. Jadi jangan percaya mental manusia bisa secepat itu berubah. Tapi kalau dengan konsep smart city, kami bisa mengontrol. Walaupun orangnya jahat, kalau dikunci sistem, dia tidak akan berbuat jahat.

Apakah konsep smart city ini sudah sepenuhnya diterapkan di Bandung?

Belum. Saat ini diterapkan secara bertahap. Target saya pada 2017 semuanya sudah bisa berjalan. Saat ini, kami perlu benahi manajemen internal, eksternal dan komunikasi dengan warga.

Kami saat ini punya 300 aplikasi untuk membantu kerja pemerintah. Targetnya kami memiliki seribu aplikasi. Tadi pagi kami baru meluncurkan aplikasi perizinan bagi pebisnis mikro yang kami beri nama GAMPIL.

Forum:

GAMPIL singkatan dari (Gadget Mobile Application for License). Aplikasi) ini membantu UKM yang akan mengurus perizinan usaha di Bandung. Dengan aplikasi ini pelaku bisnis UKM cukup mengurus perizinan secara online. Pemerintah Daerah yang kemudian akan secara acak melakukan pengecekan untuk memastikan bisnis yang dilakukan tidak melanggar hukum.

Dalam forum, Anda menjelaskan untuk membangun Bandung tidak bisa mengandalkan APBD dan bantuan dari pemerintah pusat. Harus ada terobosan melalui kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP)...

Saya memperjuangkan PPP karena ini adalah ilmu yang baru untuk mempercepat pembangunan kota. Apabila mengandalkan pendanaan dari anggaran daerah maka pembangunan tidak bisa cepat berjalan.

Untuk membangun rumah sakit umpamanya, dengan swasta beres semua setahun. Warga yang sakit bisa cepat dirawat. Pemerintah tinggal kemudian membayar tiap tahun.

Forum:

Untuk kota yang berkembang pesat seperti Bandung dibutuhkan banyak dana untuk membangun infrastruktur. Kebutuhan dana itu tidak akan mungkin dipenuhi oleh anggaran daerah.

Saya beberapa kali meminta tambahan dana dari pemerintah pusat, namun pemerintah pusat lebih memilih menyalurkan dana  secara merata ke daerah lain. Karena itu, saya memunculkan ide PPP untuk membangun Bandung.

Ide ini muncul setelah ia berkunjung ke Inggris. Di negara itu, semua infrastruktur dibangun oleh swasta. Bahkan infrastruktur sosial, seperti penjara, rumah sakit dan sekolah dibangun oleh swasta. Pemerintah kemudian setiap tahun membayar kepada swasta biaya operasional infrastruktur sosial itu.

Berapa target proyek PPP?

Pemerintah Bandung berharap mendapatkan komitmen pembangunan proyek PPP sebesar Rp 60 triliun. Proyek yang akan dibangun adalah tiga, yaitu rumah sakit, cable car sepanjang 40 kilometer, lalu ada Light Rail Transit (LRT).

Berapa rentang waktu kerjasamanya?

Tiap negara return-nya (balik modal) berbeda-beda. Kalau Cina minta 15 tahun, Eropa 25 tahun.

(Baca: Bangun Infrastruktur, Pemerintah Didorong Gandeng Swasta)

Apakah sudah memperoleh komitmen proyek PPP?

Sampai saat ini yang agresif itu Korea Selatan. Terakhir mereka datang minggu lalu, membawa komitmen investasi Rp 1,2 triliun yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit. Desain, kontraktor, semua dari Korea Selatan. Saat ini kami dalam tahap negosiasi mengenai cicilan yang dibayar selama 20 tahun.

Bagaimana dengan PPP di level nasional yang biasanya terbentur kendala lahan?

Salah satu contoh yang berhasil adalah PPP yang digagas oleh Pak Rosan (Rosan Roeslani, Ketua Umum Kadin Indonesia). Dia membuat proyek PPP untuk menyuplai air di Tangerang. Investasinya Rp 400 miliar dan sekarang sudah balik modal.

Jadi, uang Pak Rosan digunakan untuk pelayanan publik yang seharusnya menjadi tugas pemerintah Kabupaten Tangerang. Itu kan investasi komersial. Saya ingin seperti itu. Saya butuh media meliput Pak Rosan, agar tone-nya optimistis dan jangan pesimistis bahwa proyek PPP itu gagal.

(Baca: Diresmikan Jokowi, Izin Proyek Kereta Cepat Belum Rampung)

Apakah menurut Anda proses pembangunan di Bandung bisa diterapkan di Jakarta?

Menurut saya bisa, tinggal volumenya diperbesar di Jakarta.

Forum:

Jakarta itu bukan provinsi seperti Jawa Barat. Tapi, sesungguhnya lebih berupa Big City. Jadi, tidak bisa membandingkan Jakarta seperti Jawa Barat. Jakarta itu, skala besarnya Bandung.

Meskipun Jakarta lebih kompleks daripada Bandung ?

Mirip-mirip, saya tidak melihat perbedaan besar, hanya skalanya saja. Satu kurus, yang satu gemuk. Masalahnya sama, makannya sama, itu saja.

Apa menurut Anda kesalahan pembangunan di Jakarta?

Semua masalah gara-gara tidak punya public transportation. Karena kota bukan dibangun ke atas, tapi melebar. Pembangunan kota bersifat horizontal. Namun, waktu kota melebar tidak disiapkan koneksi. Akhirnya semua naik mobil dan tidak efisien.

Makanya seharusnya kota dibuat seperti Hong Kong, sempit tapi efisien. Ini kesalahan setelah kemerdekaan karena kita tidak ada model yang dijadikan konsep, tapi malah keburu memberi izin kepada pengembang. Akhirnya membangun Karawaci tanpa investasi di koneksinya.

Kalau mau bangun Karawaci, harusnya bangun kereta cepat Jakarta-Karawaci dulu, baru bangun kotanya. Serpong juga dibangun, tapi tidak dibangun akses di sana. Pada akhirnya semua naik mobil dan berlomba macet di Kebun Jeruk.

Jika Anda menjadi Gubernur Jakarta konsep apa yang Anda akan jalankan?

Saya semaksimal mungkin perbanyak pembangunan transportasi kereta. Kuncinya itu. Lalu Jakarta harus menjadi kota yang nyaman untuk pejalan kaki. Caranya adalah membuat jalur pejalan kaki yang tidak bertemu dengan mobil.

Visi saya itu membangun skywalk, seperti New York Highland. Itu jalur kereta yang tidak dipakai dijadikan tempat pejalan kaki. Menurut saya itu cocok di Jakarta.

Konsep untuk menata Jakarta Anda sudah punya. Apa ini berarti Anda akan maju sebagai calon gubernur Jakarta?

Hari Senin (29 Februari) saya umumkan, apakah maju atau tidak. Saya mendengarkan dulu aspirasi dari berbagai pihak.  Saya sudah ketemu Presiden Jokowi, Pak Prabowo Subianto dan  Ketua MPR (Zulkifli Hasan).

Saya dengarkan mereka semua. Ada yang minta saya maju, ada yang melarang. Nah saya masih menunggu sampai Sabtu dan Minggu.  Saya akan pikir baik-baik. Senin saya umumkan.

Apa syarat kalau mau maju ?

Problem saya itu adalah saya belum selesai menjabat di Bandung. Saya merasa berat meninggalkan tugas yang belum selesai. Apalagi di survei terakhir  warga Bandung tidak mau ditinggal saya. Beda kalau masa jabatan sudah selesai, warga Bandung akan cuek saja. Ini semua marah kalau saya pergi. Halangannya itu.

, Metta Dharmasaputra, Ameidyo Daud
Artikel Terkait
Deklarasi dukungan Golkar kepada Ridwan Kamil tak dihadiri Ketua DPD Jawa Barat Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi.