Ridwan Kamil: Jakarta Bisa Dikelola Seperti Bandung
KATADATA - Dalam forum Indonesia Summit yang digelar media terkemuka dunia the Economist di Jakarta, Kamis (25/2) lalu, kehadiran Walikota Bandung Ridwan Kamil menarik perhatian audiens dan para wartawan.
Paparan tentang pengalamannya selama dua setengah tahun memimpin Bandung dan berbagai idenya tentang penataan kota yang modern cukup membetot perhatian. Di luar itu, pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu pun terlontar, yaitu tentang kepastian bakal maju-tidaknya arsitek ternama ini dalam ajang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan.
“Ini pertanyaan sensitif,” katanya disambut tawa hadirin. Ridwan menyatakan baru akan menyampaikan kepastian soal ini pada, Senin (1/3) mendatang. Namun, dalam wawancara khusus dengan tim Katadata seusai forum itu, ia menyampaikan sejumlah kritik dan berbagai idenya untuk mengubah wajah Jakarta, jika ia memimpin ibu kota negara.
Berikut ini petikan wawancara dengannya, dan sejumlah paparannya dalam forum diskusi.
Bagaimana konsep Anda membangun Bandung ?
Konsepnya smart city. Kami sekarang punya sistem. Warga bisa melaporkan kalau ada lurah melakukan pungli. Lalu, apabila layanan terlalu lambat juga masuk ke sistem. Enak lah, jadi saya kalau memecat lurah dan camat menggunakan data itu.
Kalau dulu mah boro-boro. Jadi jangan percaya mental manusia bisa secepat itu berubah. Tapi kalau dengan konsep smart city, kami bisa mengontrol. Walaupun orangnya jahat, kalau dikunci sistem, dia tidak akan berbuat jahat.
Apakah konsep smart city ini sudah sepenuhnya diterapkan di Bandung?
Belum. Saat ini diterapkan secara bertahap. Target saya pada 2017 semuanya sudah bisa berjalan. Saat ini, kami perlu benahi manajemen internal, eksternal dan komunikasi dengan warga.
Kami saat ini punya 300 aplikasi untuk membantu kerja pemerintah. Targetnya kami memiliki seribu aplikasi. Tadi pagi kami baru meluncurkan aplikasi perizinan bagi pebisnis mikro yang kami beri nama GAMPIL.
Forum:
GAMPIL singkatan dari (Gadget Mobile Application for License). Aplikasi) ini membantu UKM yang akan mengurus perizinan usaha di Bandung. Dengan aplikasi ini pelaku bisnis UKM cukup mengurus perizinan secara online. Pemerintah Daerah yang kemudian akan secara acak melakukan pengecekan untuk memastikan bisnis yang dilakukan tidak melanggar hukum.
Dalam forum, Anda menjelaskan untuk membangun Bandung tidak bisa mengandalkan APBD dan bantuan dari pemerintah pusat. Harus ada terobosan melalui kerjasama pembiayaan pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP)...
Saya memperjuangkan PPP karena ini adalah ilmu yang baru untuk mempercepat pembangunan kota. Apabila mengandalkan pendanaan dari anggaran daerah maka pembangunan tidak bisa cepat berjalan.
Untuk membangun rumah sakit umpamanya, dengan swasta beres semua setahun. Warga yang sakit bisa cepat dirawat. Pemerintah tinggal kemudian membayar tiap tahun.
Forum:
Untuk kota yang berkembang pesat seperti Bandung dibutuhkan banyak dana untuk membangun infrastruktur. Kebutuhan dana itu tidak akan mungkin dipenuhi oleh anggaran daerah.
Saya beberapa kali meminta tambahan dana dari pemerintah pusat, namun pemerintah pusat lebih memilih menyalurkan dana secara merata ke daerah lain. Karena itu, saya memunculkan ide PPP untuk membangun Bandung.
Ide ini muncul setelah ia berkunjung ke Inggris. Di negara itu, semua infrastruktur dibangun oleh swasta. Bahkan infrastruktur sosial, seperti penjara, rumah sakit dan sekolah dibangun oleh swasta. Pemerintah kemudian setiap tahun membayar kepada swasta biaya operasional infrastruktur sosial itu.
Berapa target proyek PPP?
Pemerintah Bandung berharap mendapatkan komitmen pembangunan proyek PPP sebesar Rp 60 triliun. Proyek yang akan dibangun adalah tiga, yaitu rumah sakit, cable car sepanjang 40 kilometer, lalu ada Light Rail Transit (LRT).
Berapa rentang waktu kerjasamanya?
Tiap negara return-nya (balik modal) berbeda-beda. Kalau Cina minta 15 tahun, Eropa 25 tahun.
(Baca: Bangun Infrastruktur, Pemerintah Didorong Gandeng Swasta)
