Jokowi Banggakan Kredit Macet Rendah KUR dan Bank Wakaf Mikro
Presiden Joko Widodo membanggakan capaian kredit macet yang rendah pada program-program penyaluran kredit pemerintah untuk pengusaha kecil. Rasio kredit bermasalah atau NPL pada Kredit Usaha Rakyat atau KUR, Bank Wakaf Mikro, dan Mekaar melalui PT PMN disebut tak mencapai 1%.
“Kalau tidak kita berikan sebuah ruang yang besar untuk bisa kita tambah plafonnya, ya kebangetan kita,” ujar Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Silaturahmi Nasional Bank Wakaf Mikro Tahun 2019 di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa (10/12).
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk meningkatkan plafon KUR dari Rp 140 triliun tahun ini menjadi Rp 190 triliun pada tahun depan. Bunga KUR juga akan diturunkan menjadi 6% dari saat ini sebesar 7%.
Adapun hingga Oktober, penyaluran KUR sudah mencapai Rp 127 triliun. KUR tersebut disalurkan oleh 38 bank dan 11 lembaga keuangan nonbank.
(Baca: Jokowi Tegur Bank BUMN yang Masih Meminta Agunan dalam Penyaluran KUR )
Sementara itu, penyaluran Bank Wakaf Mikro yang baru dimulai pada 2017 baru mencapai Rp 31,5 miliar melalui 55 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menurut Jokowi, kredit macet yang rendah memperlihatkan kedisiplinan, kejujura, dan itikad baik para peminjam dana yang merupakan pengusaha berskala kecil dan mikro. Oleh karena itu, menurut dia, sudah sepantasnya pemerintah meningkatkan plafon untuk ketiga progrma tersebut.
“Insyaallah akan diteruskan agar tambah, tambah, tambah, tambah terus,” kata Jokowi.
Kendati demikian, ia tak merinci plafon yang akan diberikan untuk program Bank Wakaf Mikro dan Mekaar pada tahun depan.
(Baca: Tak Tepat Sasaran, Jokowi Minta Penyaluran KUR Produktif Ditingkatkan)
Di sisi lain, Jokowi meminta kelompok-kelompok usaha yang sudah terbentuk berdasarkan klaster setelah berdirinya Bank Wakaf Mikro bisa dikembangkan dan dipayungi pemerintah. Usaha-usaha kecil tersebut bakal didorong agar bisa masuk dalam jaringan perdagangan online.
“Baik melalui marketplace nasional maupun marketplace global,”terang dia.
Pada kesempatan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta kepala daerah ikut mendorong akses keuangan kepada masyarakat. Selain melalui program-program pembiayaan yang dimiliki pemerintah, perlu upaya mengajarkan anak-anak untuk menabung di bank sejak usia dini.
“Kita masih memiliki ruang yang besar mendorong masyarakat agar bisa mengakses sektor keuangan,” jelas dia.
Saat ini, tingkat penggunaan produk jasa keuangan formal atau inklusi keuangan penduduk Indonesia mencapai 75%. Namun, tingkat literasi atau melek keuangan baru mencapai 35%.
