Beban Berat Garuda: Utang Rp 32 Triliun, Kas Hanya Rp 210 Miliar
PT Garuda Indonesia Tbk memiliki saldo utang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan posisi arus kas. Utang jangka panjang maupun jangka pendek tersebut berasal dari pinjaman bank dan instrumen surat utang.
Per 1 Juli 2020, saldo utang Garuda mencapai US$ 2,21 miliar atau Rp 32,16 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 14.500 per dolar AS. Sedangkan arus kas Garuda hanya tersisa US$ 14,5 juta atau Rp 210 miliar.
"Gap pendapatan dan biaya mengharuskan penundaan pembayaran atas operasional dan penjadwalan ulang pinjaman yang jatuh tempo, sehingga membuat tingginya jumlah saldo utang usaha dan pinjaman bank," kata Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7).
Irfan menjelaskan, total utang operasional Garuda per 1 Juli 2020 mencapai US$ 905 juta. Ini terdiri dari utang avtur senilai US$ 374 juta, sewa pesawat senilai US$ 340 juta, dan maintenance US$ 47 juta. Lalu, utang kebandarudaraan senilai US$ 76 juta, katering US$ 25 juta, administrasi US$ 14 juta, dan lain-lain senilai US$ 29 juta.
Sementara itu, utang jangka pendek kepada perbankan untuk modal kerja tercatat sebesar US$ 668 juta dan utang jangka panjang sebesar US$ 645 juta. Lebih perinci, utang jangka panjang terdiri dari penerbitan KIK-EBA senilai US$ 100 juta, financial lease senilai US$ 45 juta, serta utang sukuk US$ 500 juta yang sudah jatuh tempo bulan lalu tetapi direstrukturisasi sehingga jatuh tempo pada Juni 2023.
(Baca: Garuda Berencana Sediakan Layanan Umrah Tanpa Transit di Jakarta)
Adapun untuk arus kas, Irfan menyebut bakal ada kas masuk dari aktivitas pendanaan pada bulan ini minimal sebesar US$ 40 juta. "Jika tidak terdapat cash in dari financing, Garuda akan melakukan penundaan pembayaran kewajiban ke vendor dan karyawan," kata Irfan.
Saat ini, Garuda juga telah melakukan sejumlah inisiatif jangka pendek untuk menjaga arus kas. Salah satunya, pihaknya menawarkan pegawai untuk pensiun dini. Hingga saat ini, ada 400 pegawai yang ikut dalam program tersebut.
"Berdasarkan peraturan, dibolehkan untuk pegawai mengambil pensiun dini bagi yang berusia di atas 45 tahun," kata Irfan.
Maskapai penerbangan milik pemerintah itu juga melaksanakan rasionalisasi terhadap 800 pegawai dengan kontrak perjanjian kerja waktu tertentu. Irfan menyebut para pegawai tersebut menerima rasionalisasi dalam bentuk status unpaid leave.
"Kebetulan 800 pegawai PKWT tersebut punya keterkaitan langsung dengan jumlah produksi yang sangat menurun," kata Irfan.
