Pemerintah Evaluasi 54 Proyek Pembangkit Listrik Program 35 Ribu MW
Pemerintah mencatat, terdapat 54 pembangkit dalam program 35 ribu megawatt yang belum berkontrak. Untuk itu, pemerintah akan mengevaluasi rencana pembangunan pembangkit-pembangkit yang mayoritas merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) tersebut.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan pemerintah akan mengevaluasi apakah rencana pembangunan pembangkit-pembangkit listrik yang belum berkontrak dapat dilanjutkan. Mayoritas pembangkit yang belum berkontrak, menurut dia PLTU batu bara yang saat ini sulit mendapatkan pendaaan. Banyak negara dan perbankan global yang kini mengeluarkan kebijakan untuk tak lagi membiayai proyek PLTU batu bara.
"Artinya proyek ini kemungkinan tidak akan terlaksana karena sudah tidak ada yang melakukan pembiayaan," kata Rida dalam Konferensi pers secara virtual, Jumat (4/6).
Total kapasitas dari rencana pembangunan 54 pembangkit yang akan dievaluasi mencapai 1.563 MW, terdiri dari 29 unit masuk dalam tahap perencanaan dengan kapasitas 724 MW dan 25 unit tahap pengadaan dengan kapasitas 839 MW. Jika rencana pembangunan PLTU tak dilanjutkan, menurut dia, maka pemerintah rencana pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai penggantinya. Pasalnya, kebutuhan listrik dari tahun ke tahun diprediksi akan terus meningkat.
"Harus ada rencana B untuk menggantikan peran pembangkit yang seharusnya dibangun. Kebijakan untuk evaluasi sudah ada, kami rutin lapor ke Menteri," ujarnya.
