Kasus Covid-19 Melonjak Lagi, Thailand Naikkan Batas Maksimal Utang
Pemerintah Thailand memutuskan untuk menaikkan pagu utang dari saat ini maksimal 60% terhadap PDB menjadi 70% terhadap PDB. Langkah ini untuk membantu pemerintah menarik lebih banyak utang di tengah gelombang Covid-19 yang masih berdampak pada perekonomian Negeri Gajah itu.
Keputusan ini diambil setelah pertemuan oleh Komite Kebijakan Fiskal dan Moneter Negara pada Senin (21/9). Pertemuan dihadiri langsung Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith dan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha.
"Kenaikan pagu utang untuk meningkatkan ruang fiskal bagi pemerintah dan untuk memastikan tidak ada halangan jika pemerintah perlu meminjam uang untuk melaksanakan kebijakan fiskal dalam jangka menengah, juga sambil mempertahankan kemampuan pembayaran utang yang baik,” kata Arkhom Termpittayapaisith dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip dari Bangkok Post, Senin (21/9).
Posisi utang pemerintah Thailand pada akhir Juli lalu mencapai 8,9 triliun bath setara Rp 3.791 triliun atau 55,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah tersebut diperkirakan akan kembali membengkak menjadi 58,9% terhadap PDB pada akhir bulan ini.
Pemerintah Thailand dalam satu dekade terakhir terus menahan kenaikan plafon utang dengan alasan untuk menjaga reputasi disiplin fiskal. Namun, hantaman pandemi memaksa pemerintah terus menarik utang, bahkan rasionya diperkirakan akan terus meningkat menjadi 63,8% pada akhir 2022 berdasarkan laporan penelitian yang dibuat Kasikornbank Plc pekan lalu.
Perdana Menteri Prayut terus didesak untuk menambah utang pemerintah hingga 1,5 triliun bath untuk tahun ini. Dana ini akan digunakan untuk mengakselerasi penanganan pandemi dan membantu perekonomi Thailand yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Sementara itu, Pemerintah Thailand diperkirakan akan menambah utang baru 2,3 triliun bath untuk membiayai defisit anggaran tahun depan, memenuhi pembiayan penanganan Covid-19 serta pembayaran bunga utang.
