Kena Sanksi AS, Rusia Serukan Integrasi Pembayaran dengan Negara BRICS
Rusia meminta kelompok negara berkembang BRICS untuk memperluas penggunaan mata uang nasional dan mengintegrasikan sistem pembayaran. Kelompok negara ini terdiri dari Brasil, Rusia, Cina, India, dan Afrika Selatan.
Sanksi telah memutuskan Rusia dari sistem keuangan global dan dari hampir setengah cadangan emas dan valuta asingnya, yang mencapai $606,5 miliar pada awal April.
Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan pada pertemuan tingkat menteri dengan BRICS bahwa situasi ekonomi global telah memburuk secara substansial karena sanksi. "Sanksi baru juga menghancurkan fondasi sistem moneter dan keuangan internasional yang ada berdasarkan dolar AS," kata Siluanov dalam pernyataan Kementerian Keuangan Rusia, seperti dikutip dari Reuters, Minggu (10/4)
Kartu pembayaran internasional Visa dan MasterCard menangguhkan operasinya di Rusia pada awal Maret dan bank-bank terbesar Rusia telah kehilangan akses ke sistem pesan perbankan global SWIFT.
Rusia mendirikan sistem pesan perbankannya sendiri, yang dikenal sebagai SPFS, sebagai alternatif dari SWIFT. Sistem pembayaran kartunya sendiri MIR mulai beroperasi pada 2015.
"Ini mendorong kami untuk mempercepat pekerjaan di bidang-bidang berikut: penggunaan mata uang nasional untuk operasi ekspor-impor, integrasi sistem pembayaran dan kartu, sistem pengiriman pesan keuangan kami sendiri dan pembentukan lembaga pemeringkat BRICS yang independen, " kata Siluanov.
Kementerian Keuangan Rusia mengatakan, para menteri BRICS telah mengkonfirmasi pentingnya kerja sama dalam upaya menstabilkan situasi ekonomi saat ini.
"Krisis saat ini adalah buatan manusia, dan negara-negara BRICS memiliki semua alat yang diperlukan untuk mengurangi konsekuensinya bagi ekonomi mereka dan ekonomi global secara keseluruhan," kata Siluanov.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) saat ini juga telah resmi menangguhkan status keanggotaan Rusia dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Kamis (7/4).
Penangguhan ini dilakukan setelah Rusia dianggap melakukan pelanggaran berat HAM di Ukraina, dan mayoritas negara anggota PBB mendukung penangguhan tersebut.
