Pemerintah akan Longgarkan Keran Ekspor Demi Serap Sawit Petani
Pemerintah berencana melonggarkan kebijakan ekspor komoditas sawit untuk menyerap tandan buah sawit petani. Sawit petani belakangan tak terserap pabrik karena kondisi tanki penyimpanan yang masih penuh.
Pelonggaran kebijakan ekspor rencananya akan dilakukan dengan meningkatkan koefisien penerbitan saldo persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dari 1:7 menjadi 1:8,4. Artinya, jika eksportir A memiliki realisasi penyaluran minyak goreng DMO sebanyak 1.000 ton, eksportir A nantinya berhak memiliki persetujuan ekspor CPO dengan volume 8.400 ton. Dengan demikian, volume ekspor CPO yang dapat dikirimkan ke pasar ekspor lebih besar.
"Walaupun harga pasar di luar negeri agak turun, kami mengutamakan ekspor agar TBS sawit hasil petani-petani bisa terserap," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Veri Anggrijono di Kantor PT Gunung Raja Paksi Tbk, Selasa (26/7).
Saat ini, pencatatan saldo persetujuan ekspor masih menggunakan koefisien 1:7. Peningkatan koefisien menjadi 1:8,4 saat ini masih dibahas dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP.
Veri mengatakan, kemungkinan jatuhnya harga CPO akibat peningkatan koefisien perhitungan saldo persetujuan ekspor telah dipertimbangkan. Namun, ia menekankan tujuan utama pemerintah saat ini adalah mengosongkan tangki penyimpanan CPO agar TBS yang dihasilkan pada paruh kedua 2022 dapat diserap.
Selain peningkatan koefisien, Kemendag juga berencana memangkas waktu perhitungan harga referensi CPO yang diterbitkan oleh Kemendag dari empat minggu menjadi dua minggu. Dengan demikian, harga referensi akan lebih fleksibel mengikuti dinamika pasar internasional.
Harga referensi CPO Kemendag adalah hasil dari campuran rata-rata harga angkut CPO sampai pelabuhan (CIF) di Rotterdam, Malaysia, dan Indonesia. Bobot masing-masing harga ketiga wilayah tersebut adalah Indonesia sebesar 60%, sedangkan Rotterdam dan Malaysia masing-masing 20%.
Selain itu, pemerintah juga telah meniadakan pungutan ekspor (PE) CPO pada 15 Juli - 31 Agustus 2022 sehingga biaya ekspor yang dikeluarkan eksportir CPO berkurang US$ 200 per ton selama 48 hari.
Plt Direktur Bahan Pokok dan Penting Kemendag Isy Karim mengatakan, pemerintah masih melihat sejauh apa dampak peniadaan pungutan ekspor CPO. Isy menilai, lambatnya laju ekspor CPO disebabkan oleh aspek logistik, seperti minimnya fasilitas pengangkutan dan sulitnya mendapatkan kontrak dengan pihak luar negeri. Di samping itu, Isy berpendapat bahwa sebagian pembeli CPO Indonesia masih menunggu perkembangan kebijakan industri CPO Indonesia.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan akan bertemu dengan pelaku industri minyak goreng nasional. Dalam pertemuan tersebut, agenda yang akan dibahas adalah jaminan bahwa pasokan minyak goreng untuk dalam negeri sebanyak 3 juta ton per tahun dapat dipenuhi oleh para pelaku industri.
Zulkifli mengatakan telah mendapatkan arahan untuk meningkatkan harga TBS sawit lebih dari Rp 2.000 per kilogram (kg). Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) mendata rata-rata harga TBS dari kebun petani swadaya baru mencapai Rp 1.300 per kg pada 23 Juli 2022, sedangkan dari kebun petani bermitra senilai Rp 1.509 per Kg.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif PASPI Tungkot Sipayung mengatakan, Indonesia perlu membatasi ekspor minyak sawit mentah (CPO) untuk mencegah tekanan pada harga CPO global yang sedang turun. Di sisi lain, tandan buah segar sawit (TBS) dari petani perlu segera diserap untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit.
Oleh karena itu, Tungkot menilai perlu ada upaya untuk menyerap produksi TBS sawit sembari tetap menjaga volume ekspor. Salah satu caranya, yaitu dengan meningkatkan program biodiesel.
