AHY Kritik Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Mandek hingga Cawe-cawe Pemilu
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY membeberkan lima klaster permasalahan yang terjadi di masyarakat, kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan AHY dalam pidato politik tentang gagasan partai pada Jumat (15/7).
Putra Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu mengungkapkan, Partai Demokrat memetakan lima klaster permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Lima klaster, tersebut mencakup:
- Ekonomi dan kesejahteraan rakyat
Pada klaster ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menurut dia, terjadi kemandekan hingga kemunduran serius dalam sembilan tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi stagnan di 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi Covid-19. "Sementara ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN,” katanya.
AHY mengatakan, kondisi ekonomi yang mandeg tak semata karena pandemi Covid-19 Partai Demokrat, menurut dia, berpendapat bahwa faktor kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat juga memengaruhi. Ia menilai pemerintah tidak sensitif terhadap kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
AHY menyebut hal itu tergambar dalam kebijakan yang diambil. Salah satunya pembangunan megaproyek di bidang infrastruktur yang dianggapnya tak tepat di saat masyarakat mengalami tekanan ekonomi. “Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya, katanya.
Ia berpandangan, prioritas dan alokasi anggaran seharusnya difokuskan pada upaya meringankan tekanan yang dirasakan masyarakat terutama kaum yang menurutnya dimasukkan dalam golongan lemah: petani, nelayan, dan buruh. “Subsidi listrik untuk kalangan miskin, subsidi solar untuk nelayan, dan subsidi pupuk untuk petani, harusnya bisa lebih diperkuat dan tepat sasaran,” katanya.
Menurut dia, program-program di era pemerintahan SBY perlu dihidupkan kembali seperti BLT/BLSM, BPJS, bantuan lansia, difabel dan korban bencana, PKH, raskin, KUR, serta PNPM. Menurutnya program-program itu diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat yang terguncang karena tekanan ekonomi.
“Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6%, bahkan lebih,” katanya.
Namun demikian, berdasarkan data paparan realisasi APBN yang sering dibeberkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, program-program tersebut sebenarnya masih berjalan.
Adapun hal lain yang disinggung AHY adalah investasi yang terlalu didominasi oleh modal asing. Meski mengatakan investasi menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi, ia menilai dominasi modal asing di negeri sendiri menciptakan kondisi yang kurang adil.
Ia pun memberi catatan pada pemilihan prioritas pembangunan infrastruktur, memastikan pembiayaan tersedia, dan memastikan infrastruktur yang dibangun memiliki keseimbangan antar sektor nasional dan daerah.
- Sumber daya manusia dan lingkungan hidup
AHY mengatakan, Partai Demokrat berpandangan bahwa peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Selain itu, perlu ada peningkatan infrastruktur dan kesiapan fasilitas medis.
Pada permasalahan ini, AHY kembali menyinggung perlunya diaktifkan kembali program-program di era pemerintahan SBY, yakni BOS, Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa Santri, Beasiswa LPDP, dan BPJS Kesehatan.
Halaman Selanjutnya
