Fintech Masih Kesulitan Akses Data Dukcapil
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri telah memberikan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk lembaga yang melayani jasa keuangan, termasuk fintech. Namun demikian, CEO KoinWorks Benedicto Haryono mengatakan pihaknya masih kesulitan untuk mengakases data kependudukan meski sudah memiliki kerja sama dengan Dukcapil.
"Dukcapil sebenarnya sudah membuka akses data untuk fintech sejak 2017 secara teoretis. KoinWorks juga sudah memiliki aplikasi untuk terhubung dengan data mereka sejak empat tahun lalu, tetapi belum bisa masuk. Mungkin karena antrian," ujar Benedicto dalam Indonesia Economic Data 2022 dengan topik Accelerate Financial Inclusion in Indonesia yang diselenggarakan Katadata.co.id, Rabu (6/4).
Ia mengatakan, database pemerintah masih sulit diakses oleh berbagai layanan finasial. Cukup banyak sumber daya ynag belum dibuka, padahal dibutuhkan oleh fintech dalam memitigas risiko, terutama memenuhi aspek KYC (know your costumer).
"Data BPJS dan utilities juga bisa membantu KYC, tetapi akses data ini masih tertutup. Belum ada inisiatif internal pemerintah bagaimana data ini membantu integrasi KYC dan inklusi keuangan," katanya.
Selain terbatasnya akses data pemerintah, Benedicto juga melihat kepemilikan data masih menjadi soal. "Saat ini draf RUU perlindungan data pribadi sudah ada tetapi belum disahkan. Padahal. perlu ada kejelasan siapa yang menjadi pemilik data sehingga mengetahui siapa yang dapat memberikan akses," katanya.
