PLN Gandeng ADB untuk Pensiunkan PLTU Batu Bara
Asian Development Bank (ADB) menandatangi kerja sama dengan pemerintah melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendukung program Energy Transition Mechanism (ETM). Program ini bertujuan untuk membantu pengurangan karbon dengan mempensiunkan PLTU batu bara lebih dini.
Kesepakatan antara ADB dan PLN diteken langsung Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dan Dirjen ADB untuk Asia tenggara Ramesh Subramaniam dalam pertemuan KTT PBB terkait perubahan iklim edisi ke 26 (COP26) di Glasgow, Inggris pada Senin (1/11).
"ADB siap bersama mitra kami di Indonesia untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan yang juga andal dan terjangkau," kata Wakil Presiden ADB Ahmed M Saeed dalam keterangan tertulisnya.
Penandatangan MoU juga disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Mansury, dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Alue Dohong.
Indonesia menjadi salah satu dari tiga negara mitra ADB untuk studi percontohan program ETM. Adapun dua negara lainnya yakni Vietnam dan Filipina. Program ini bertujuan untuk membantu pengurangan karbon dengan mepensiunkan PLTU batu bara lebih dini. Adapun pembiayaannya bersumber dari skema belnded-finance atau pembiayaan publik dan swasta.
"ADB telah menyelesaikan studi pra-kelayakan ke dalam ETM dan sekarang sedang mengerjakan studi kelayakan penuh," kata Saeed.
Sekalipun sudah melakukan penandatangan MoU, kerja sama ADB dengan tiga negara untuk program ETM ini secara resmi baru akan diluncurkan pada konferensi pers Rabu (3/11). Peluncurannya akan digelar di Glasgow, Inggris sebagai bagian dari kegiatan KTT PBB terkait perubahan iklim COP26.
ADB juga baru-baru ini meningkatkan anggaran untuk dukungan perubahan iklim menjadi US$ 100 miliar hingga tahun 2030 mendatang. Adapun sekitar US$ 66 miliar akan dipakai untuk pembiayaan mitigasi iklim, ini termasuk penyimpanan energi,efisiensi energi dan transportasi rendah karbon.
Di samping dukungan untuk perubahan iklim, ADB pekan lalu telah mencairkan pinjaman baru untuk Indonesia senilai US$ 500 juta atau setara Rp 7,08 triliun. Pinjaman ini diberikan untuk mendukung upaya Indonesia mendorong lingkungan usaha kompetitif dan ramah investasi, serta mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.
"Pinjaman ini berbasis kebijakan yang diiringi oleh bantuan teknis dan pertukaran pengetahuan, didesain agar menjadi bagian penting dari strategi pemerintah melakukan pemulihan pascapandemi Covid-19,” ujar Direktur ADB untuk Manajemen Publik, Sektor Keuangan, dan Perdagangan di Asia Tenggara Jose Antonio Tan III dalam keterangan pers, Jumat (29/10).
Tan menjelaskan, program ADB ini juga akan membantu Indonesia menciptakan lingkungan yang ramah investasi, memfasilitasi perdagangan, dan membangkitkan dunia usaha. Program ini mendukung pelaksanaan strategi kemitraan ADB untuk Indonesia periode 2020–2024, khususnya dalam mempercepat pemulihan ekonomi melalui reformasi.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk mempensiunkan seluruh PLTU yang ada saat ini mencapai Rp 3.500 triliun. "Tidak ada cara bagi Indonesia bisa menangani masalah perubahan iklim dan mengurangi PLTU dengan cara sendiri, karena ini sangat mahal," kata Suahasil dalam webinar Road to Glasgow: Indonesia's Contribution to COP26, Kamis (28/10).
Indonesia menargetkan bisa mengurangi emisi sampai 29% pada tahun 2023 dengan cara sendiri. Namun, pemerintah lebih optimistis untuk mengurangi emisi jika mendapatkan dukungan dari internasional dengan target pengurangan hingga mencapai 41%.
Suahasil menjelaskan, PLTU mengambil peran signifikan pada produksi karbon Indonesia. Berdasarkan riset, sekitar 35% dari emisi karbon yang ada berasal dari konsumsi energi. Sebagian besar untuk listrik.
