Dokumen Digital Bakal Kena Bea Meterai, Berapa Potensi Pajaknya?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengatur bea pada dokumen digital atau bea meterai elektronik. Hal ini akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait bea meterai.
Dalam RUU itu, pemerintah rencananya akan menaikkan tarif bea meteria dari Rp 3.000 dan Rp 6.000 menjadi satu tarif sebesar Rp 10 ribu. Definisi dokumen yang dikenakan bea juga diperluas tak hanya mencakup kertas, tetapi juga dokumen digital.
Selain itu, batas nominal dokumen yang dikenakan bea meterai akan turut diubah. Batas awal yang semula dua lapisan dengan nilai di atas Rp 250 ribu dan di atas Rp 1 juta akan disederhanakan menjadi di atas Rp 5 juta.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memperkirakan potensi penerimaan negara dengan naiknya tarif bea meterai bisa mencapai 75%. Hanya saja, potensi kenaikan itu belum menghitung penerimaan yang dapat diperoleh dari bea meterai elektronik.
"Penerimaan bisa naik Rp 3,8 triliun menjadi Rp 8,83 triliun," ucap Sri Mulyani belum lama ini.
(Baca: Penjualan Materai Palsu Rugikan Negara hingga Rp 30 Miliar)
Lalu bagaimana potensi penerimaan dari bea meterai elektronik?
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memperkirakan penerimaan dari bea meterai elektronik akan cukup signifikan. Pasalnya, transaksi melalui platform digital terus meningkat.
“Informasi saat ini, dalam setahun terdapat 92 juta kali transaksi melalui platform digital. Kalau setiap frekuensi itu perlu meterai dan Rp 10 ribu ada Rp 920 miliar pemasukan,” ujar Yustinus, Kamis (5/9).
(Baca: Sri Mulyani Usulkan Tarif Bea Materai Naik Jadi Rp 10 Ribu)
