Pinjaman Pemerintah Kerek Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.000 Triliun

Utang luar negeri Indonesia per Juli naik 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi US$ 409,7 miliar atau Rp 6.003 triliun.
Agatha Olivia Victoria
15 September 2020, 13:35
utang luar negeri, utang pemerintah, utang swasta, bank indonesia
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.
Ilustrasi. Utang luar negeri swasta pada Juli 2020 tumbuh 6,1%, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,3%.

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri pada akhir Juli mencapai US$409,7 miliar atau setara Rp 6.003 triliun mengacu kurs JISDOR pada akhir periode yang sama Rp 14.603 per dolar AS. Utang tersebut naik 4,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, melambat dibandingkan bulan sebelumnya. 

"Posisi ULN terdiri dari ULN sektor publik yakni pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 201,8 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN sebesar US$ 207,9 miliar," tulis Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resminya, Selasa (15/9).

Utang  pemerintah pada akhir Juli tumbuh 2,3%, naik dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 2,1%. Kenaikan utang ini didorong oleh penerbitan Samurai Bonds senilai 1oo miliar yen untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Onny menjelaskan ULN pemerintah saat ini dikelola secara terukur dan berhati-hati untuk mendukung belanja prioritas pemerintah. Belanja yang dimaksud yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi mencapai 23,6%, sektor konstruksi  16,5%, sektor jasa pendidikan 16,4%, sektor jasa keuangan dan asuransi 11,9%, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 11,8%.

Namun, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual sebelumnya menilai anggaran pemerintah saat ini  over financing alias kelebihan pembiayaan akibat belanja negara yang lambat. Padahal, pemerintah gencar menerbitkan utang untuk mengantisipasi kebutuhan belanja terutama di saat penerimaan negara tengah sulit seperti saat ini.

David menjelaskan kebijakan pemerintah menarik utang lebih besar di awal tahun untuk mengantisipasi belanja memang sudah dilakukan sejak lama untuk mengantisipasi ketidakpastian di pasar keuangan. Namun, penyerapan belanja negara yang lambat juga bukan persoalan baru.

Pemerintah perlu lebih baik dalam mengelola belanja negara. Salah satunya dengan memanfaatkan sistem teknologi dalam penganggaran. Adapun untuk saat ini, ia memperkirakan pemerintah akan kembali memaksimalkan belanja negara di akhir tahun seperti tahun-tahun sebelumnya.

Guna mengefisiensikan pembiayaan utang, Kementerian Keuangan berencana mendesain ulang program pengelolaan anggaran. Desain ini rencanaya akan diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. "Ini supaya jangan kita masih punya cash banyak tapi kita tetap issue utang," ujar Menteri Keuangan  Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (7/9).

Utang Swasta Tumbuh Melambat

Di sisi lain, ULN swasta pada Juli 2020 tumbuh 6,1%, melambat dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,3%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berlanjutnya perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan dan kontraksi ULN lembaga keuangan.

ULN perusahaan nonkeuangan tumbuh 8,7%, melambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 11,5%. Sementara itu, ULN lembaga keuangan terkontraksi 2,2%, sedikit meningkat dari kontraksi pada bulan sebelumnya sebesar 1,9%.

Beberapa sektor dengan pangsa ULN terbesar yakni mencapai 77,2% dari total ULN swasta adalah sektor jasa keuangan & asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin, sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri pengolahan.

BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto pada akhir Juli 2020 sebesar 38,2%, meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,4%.

Struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 89,1% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, bank sentral dan pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet  menjelaskan, utang swasta yang tumbuh melambat tak lepas dari kondisi perekonomian yang belum pulih. Swasta masih menahan laju ekspansi usaha yang selama ini dibiayai oleh utang.

"Meskipun pemerintah sudah melakukan pelonggaran PSBB sejak Juni lalu,  kegiatan ekonomi belum kembali seperti yang diharapkan," katanya.

Reporter: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agustiyanti

Video Pilihan

Artikel Terkait