Bank Dunia: Sepertiga Rakyat RI Kurangi Konsumsi Makanan akibat Corona
Bank Dunia menyebut sepertiga orang Indonesia makan lebih sedikit karena kekurangan uang akibat Pandemi Covid-19. Lembaga ini juga memproyeksi akan ada tambahan 5-8 juta orang miskin baru pada tahun ini.
Laporan Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik menyebut proporsi rumah tangga yang mengalami kekurangan bahan pangan sebenarnya sudah mulai menurun pada Mei dan Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnnya. Namun, masih ada seperempat dari rumah tangga yang disurvei melaporkan kekurangan bahan pangan.
"Kerawanan pangan tampaknya didorong oleh penurunan pendapatan yang terkait dengan krisis," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut dikutip Rabu (30/9).
Selain Indonesia, Bank Dunia juga menemukan kerawanan pangan akibat penurunan pendapatan di Papua Nugini, Mongolia, dan Myanmar. Indonesia berada di urutan kedua setelah Papua Nugni yang dinilai rawan.
Bank Dunia menyebut sepertiga orang Indonesia makan lebih sedikit karena kekurangan uang akibat Pandemi Covid-19. Lembaga ini juga memproyeksi akan ada tambahan 5-8 juta orang miskin baru pada tahun ini.
Laporan Bank Dunia untuk Kawasann Asia Timur dan Pasifik menyebut proporsi rumah tangga yang mengalami kekurangan bahan pangan sebenarnya sudah mulai menurun pada Mei dan Juni dibandingkan bulan-bulan sebelumnnya. Namun, masih ada seperempat dari rumah tangga yang disurvei melaporkan kekurangan bahan pangan.
"Kerawanan pangan tampaknya didorong oleh kerugian pendapatan yang terkait dengan krisis," tulis Bank Dunia dalam laporan tersebut dikutip Rabu (30/9).
Selain Indonesia, Bank Dunia juga menemukan kerawanan pangan akibat penurunan pendapatan di Papua Nugini, Mongolia, dan Myanmar. Indonesia berada di urutan kedua setelah Papua Nugni terkait kondisi tersebut.
Lembaga yang bermarkas di Washington ini juga memproyeksi tambahan delapan juta orang miskin pada tahun ini. Namun, perkiraan tersebut dibuat jika tak ada dukungan pemerintah untuk rumah tangga.
"Ini akan menggagalkan usaha pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam tujuh tahun terakhir," kata Bank Dunia.
Namun, Bank Dunia menilai jika bantuan ekonomi pemerintah disampaikan dengan tepat sasaran dan masyarakat bisa bekerja kembali pada kuartal III tahun 2020, angka kemiskinan dapat menurun dari 9,4% pada 2019 menjadi antara 8,2% hingga 9% pada tahun ini.
Dengan demikian, proyeksi pertambahan penduduk miskin akan sangat bergantung pada target dan pelaksanaan bantuan pemerintah, khusunya bantuan langsung tunai dana desa, program keluarga harapan, dan sembako. Menurut Bank Dunia, keberhasilan penyaluran paket bantuan sosial untuk menekan kemiskinan akan bergantung pada identifikasi target penerima yang layak.
"Ini adalah sesuatu yang perlu dipantau pada bulan mendatang," kata Bank Dunia.
Ambang batas tingkat kemiskinan US$ 3,2 dan tingkat kemiskinan US$ 5,5 tidak digunakan oleh Badan Pusat Statsitik untuk mengukur kemiskinan. Pendekatan yang dipakai oleh BPS adalah kemampuan penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Menurut data BPS, Covid-19 telah menyebabkan angka kemiskinan naik menjadi 9,8% atau 26,4 juta jiwa pada Maret 2020. Angka kemiskinan ini mengembalikan level kemiskinan Indonesia seperti pada dua tahun silam.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut mayoritas masyarakat kelompok 40% pendapatan terendah telah mendapat dukungan pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional. Bantuan tersebut baik dalam bentuk jaring pengaman sosial, bantuan/pembiayaan usaha, maupun subsidi listrik.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 203,9 triliun atau sekitar 0,9% terhadap PDB untuk jaring pengaman sosial. "Bantuan ini bahkan tidak hanya menyasar masyarakat 40% terbawah namun juga kelas menengah yang terdampak melalui berbagai program, seperti Program Kartu Pra Kerja dan Program Padat Karya”, tulis Febrio dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (29/9).
Hify Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa terdapat 90% dari masyarakat 40% terbawah yang telah mendapatkan setidaknya satu jenis bantuan. Pemerintah menyadari bahwa implementasi program jaringan pengaman sosial perlu dilakukan secara optimal, tepat sasaran dan cakupan memadai untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini perlu menjadi fokus evaluasi dan perbaikan ke depan untuk meningkatkan efektivitasnya.
Dalam APBN 2021 yang baru disahkan DPR kemarin, pemerintah mematok target kemiskinan pada rentang 9,2% hingga 9,4%.
