Pemerintah Masih Harus Belanjakan APBN Rp 1.068 T hingga Akhir Tahun

Pemerintah memproyeksi penyerapan anggaran belanja negara hingga akhir tahun hanya akan mencapai Rp 2.639,8 triliun atau 96,4% target dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut terdapat anggaran sebesar Rp 798,7 triliun yang harus dihabiskan pada kuartal keempat tahun ini.

Ia menjelaskan, realiasi belanja negara hingga Oktober 2020 mencapai 75,4% dari pagu Perpres 72. Dengan demikian, terdapat angggaran sebesar Rp 598 triliun yang harus direalisasikan pada November dan Desember.

"Kinerja APBD hingga akhir Oktober baru mencapai Rp 678,41 triliun dari total anggaran Rp 1.080,7 triliun. Masih ada lebih dari Rp 400 triliun yang akan dieksekusi," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021 melalui streaming video, Selasa (1/12).

Sri Mulyani menghitung, total anggaran yang masih harus dibelanjakan pusat dan daerah mencapai Rp 1.068 triliun. Perhitungan ini menggunakan sisa belanja APBN pada kuartal IV dikurangi sisa dana transfer daerah dan sisa APBD pada November dan Desember.

Ia memerinci, masih terdapat belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 421,2 triliun yang harus dihabiskan pemerintah dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Dengan demikian, realisasi angggaran belanja K/L hingga tutup tahun akan mencapai Rp 1.053,4 triliun.

Belanja non-KL juga masih tersisa sebesar Rp 243,7 triliun yang harus dibelanjakan pada kuartal IV sehingga realisasi di akhir tahun dapat mencapai Rp 823 triliun. Sementara terdapat anggaran transfer keuangan daerah dan dana desa yang harus direalisasikan sebesar Rp 133,8 triliun sehingga realisasi akhir tahun mencapai Rp 763,5 triliun.

"Seluruh transfer daerah dan dana desa akan mencapai 99% dari pagu pada akhir tahun," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut dana pemda masih mengendap di perbankan sebesar Rp 247,5 triliun pada Okrober 2020, naik 3,3% dari posisi September 2020. Ia berharap pemerintah daerah mampu menyerap seluruh sisa anggaran dalam dua bulan terakhir tahun ini.

"Kami berharap seluruh belanja yang mencapai Rp 1.068 triliun pada kuartal keempat dapat menjaga momentum pemulihan ekonomi yang mulai tampak pada kuartal III," katanya.

Belanja PEN Masih Rendah

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja daerah pada program penanganan Covid-19 hingga saat ini masih rendah. Pemerintah daerah baru merealisasikan anggaran penanganan Covid-19 mencapai Rp 30,6 triliun atau 42,23% dari total anggaran hingga Oktober 2020.

Realisasi anggaran untuk program kesehatan baru mencapai Rp 14,94 triliun atau 49,12% dari target, jaring pengaman sosial baru mencapai Rp 12,91 triliun atau 54,62% dari target, dan dukungan ekonomi baru mencapai Rp 2,7 triliun atau 14,3% dari target.

"Ini menunjukkan bahwa daerah masih tergantung pada pusat untuk program-program pemulihan ekonomi. Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat pusat. Kami berharap daerah juga dapat merealisasikan sehingga dapat mendorong ekonomi," katanya.

Sementara itu, menurut Sri Mulyani, total realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 25 November mencapai 62,1% dari pagu atau Rp 695,2 triliun. Realisasi anggaran kesehatan mencapai Rp 40,32 triliun dari target Rp 97,9 triliun, perlindungan sosial mencapai Rp 207,8 triliun dari target Rp 233,69 triliun, dan sektoral K/L Pemda Rp 36,25 triliun dari target Rp 65,97 triliun.

Lalu realisasi anggaran dukungan UMKM mencapai Rp 98,76 triliun dari target Rp 115,82 triliun, insentif usaha Rp 46,4 triliun dari target Rp 120,6 triliun, sedangkan pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp 2 triliun dari target Rp 61,2 triliun.

Kepala Ekonom BCA David Sumual memperkirakan belanja negara kemungkinan tak akan terserap maksimal hingga akhir tahun jika berkaca pada realisasi hingga saat ini.

"Terutama untuk anggaran program PEN yang realisasinya masih rendah," kata David kepada Katadata.co.id, pekan lalu.

David memperkirakan realisasi anggaran PEN hingga akhir tahun hanya akan mencapai 80% dari target. Sementara secara keseluruhan, realisasi belanja negara diproyeksi hanya mencapai 90% dari target. "Ini sebenarnya tidak bagus karena mengulang siklus tahun-tahun sebelumnya. Padahal, belanja pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendorong ekonomi dalam kondisi saat ini," katanya.

Dengan kondisi tersebut, menurut dia, perekonomian pada kuartal keempat tetap akan terkontraksi meski lebih baik dibandingkan kuartal ketiga. Konsumsi pemerintah tetap akan menjadi penopang dengan kontribusi lebih besar dibandingka kuartal ketiga meski tak sesuai harapan.

"Tahun depan diharapkan belanja lebih baik dengan elektronifikasi sehingga pemulihan ekonomi dapat lebih cepat," katanya.