Jurus Bank Sentral Bantu Pulihkan Ekonomi dan Sektor Riil Tahun Depan
Presiden Joko Widodo meminta Bank Indonesia berkontribusi lebih besar dalam menggerakkan sektor riil dan mendorong pemulihan ekonomi tahun depan. Sejumlah jurus telah disiapkan untuk mendorong ekonomi agar mampu tumbuh sesuai dengan prediksi bank sentral yakni mencapai 4,8% hingga 5,8%.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan optimisme perekonomian pada tahun depan didasarkan pada satu kondisi prasyarat yakni vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Optimisme kian muncul lantaran pemerintah telah mulia mendatangkan vaksin Covid-19.
"Alhamdulillah pemerintah sudah memesan vaksin dan akan melakukan vaksinasi dalam waktu dekat, BI juga ikut mendanai vaksin dari burden sharing pembiayaan APBN 2020," ujar Perry dalam Focus Group Discussion terkait Outlook Ekonomi Moneter dan Keuangan Digital 2021 pada Senin (7/12).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan juga akan sejalan dengan proyeksi BI terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang mencapai 5% seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.
Perry menjelaskan, ada lima kebijakan utama yang akan didorong BI, pemerintah, dan seluruh regultor sektor keuangan untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Pertama, pembukaan secara bertahap sektor yang produktif dan aman. Kedua, mempercepat realisasi stimulus fiskal.
Ketiga, peningkatan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha untuk mengatasi credit crunch. Keempat, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial. Kelima, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya untuk UMKM.
Pembukaan sektor produktif, menurut Perry, diprioritaskan pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi PDB dan ekspor tinggi dengan risiko penularan yang rendah. Enam sektor yang dapat menjadi prioritas pertama, yakni industri makanan minuman, tanaman perkebunan, industri kimia, pertambangan biji logam, tanaman holtikultura, dan kehutanan. Keenam sektor ini menymbang 16,8% PDB.
Sementara 15 sektor dapat menjadi prioritas kedua, terdiri dari tanaman pangan, pengelolaan tembakau, peternakan, real estate, komunikasi, tekstil dan produk tekstil, industri barang dari logam, dan industri logam dasar. Kemudian jasa pertanian, pengadaan air, industri kulit, industri mesin, furniture, industri kayu, dan industri barang galian bukan logam. Sektor-sektor ini menyumbang 21,6% PDB.
"Total 21 sektor ini menyumbang 39% PDB. Vaksinasi dapat diproritaskan pada sektor-sektor ini," kata Perry.
Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan penyaluran kredit yang masih lambat pada tahun ini akan dioptimalkan pada tahun depan. "Harapannya isu credit crunch yang terjadi pada tahun ini berakhir pada tahun depan," kata Dody.
Credit crunch adalah fenomena semakin menurunnya permintaan kredit karena keengganan bank menyalurkan pinjaman. BI memproyeksi kredit pada tahun depan tumbuh 7% hingga 9%, setelah diproyeksi tak tumbuh bahkan berpotensi terkontraksi hingga 2% pada tahun ini.
Bank Indonesia sejak 2018 hingga bulan lalu telah menurunkan suku bunga acuan mencapai 225 bps. Suku bunga acuan BI sebesar 3,75% merupakan yang terendah sepanjang sejarah.
Selain itu, bank sentral juga telah menggelontorkan likuiditas mencapai Rp 682 triliun atau mencapai 4,4% terhadap PDB. Pelonggaran kuantitatif dilakukan dalam bentuk pembelian SBN pada pasar sekunder Rp 166,2 triliun, term repo dan fx swap Rp 345 triliun, penurunan GWM rupiah 300 bps sekitar Rp 155 triliun, dan tidak mengenakan tambahan giro untuk RIM.
Pemerintah dan BI telah memetakan sektor-sektor prioritas yang akan diutamakan untuk dibuka. Hal ini diharapkan menjadi dasar bagi perbankan untuk mendorong penyaluran kredit.
"Selain itu, BI juga akan terus mendorong stimulus moneter dan makroprudensial, serta digitalisasi ekonomi dan keuangan khususnya UMKM," ujarnya
BI akan mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mendorong sektor prioritas, terutama UMKM. Bank Sentral, antara lain akan mengeluarkan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial, memberikan insentif bagi bank yang mendorong UMKM dan sektor prioritas, serta pengembangan sekuritisasi kredit UMKM.
Kepala Badan kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, APBN pada tahun ini mengalami perubahan sebanyak dua kali. Hal ini turut berpengaruh pada penyerapan belanja negara yang tak sesuai dengan harapan.
"Tahun depan, kami harapkan belanja akan lebih baik. Dengan penyerahan DIPA pada November, kami harapkan Kementerian/Lembaga sudah mulai mengeksekusi belanja pada Januari, terutama terkait perlindungan sosial," kata Febrio.
Pemerintah dalam APBN 2021 menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5%. Salah satu upaya pemerintah mencapai target tersebut, menurut Febrio, adalah dengan kembali menggelontorkan anggaran yang cukup besar pada infrastruktur. "Pembangunan infrastruktur diprioritaskan mengingat gap pada infrastruktur, terutama teknologi dan informasi masih sangat besar. Kita harus mempertahankan keuntungan efisiensi dari teknologi yang diperoleh pada tahun ini," kata Febrio.
Febrio berharap program vaksinasi dapat mulai berjalan pada awal tahun depan. Dengan demikian, pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan cepat yang dibarengi dengan reformasi struktural melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. "Pertumbuhan ekonomi tahun depan diharapkan dapat optimal dan berkelanjutan," katanya.
Waspada Efek Samping dan Risiko Terselubung
Kepala Ekonom Citi Indonesia Helmi Arman menilai kebijakan moneter dan fiskal besar-besaran yang digelontorkan BI dan pemerintah saat ini memang dibutuhkan untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19. Namun, ia mengingatkan efek samping yang mungkin timbul dari longgarnya kedua kebijakan tersebut.
"Tugas BI dan pemerintah akan lebih menantang pada tahun depan bukan hanya dalam mendorong pemulihan ekonomi, tapi mengantisipasi dampai tensi kebijakan moneter dan fiskal yang kuat,"katanya.
Dampak yang dapat terlihat saat ini, menurut dia, adalah pertumbuhan dana pihak ketiga yang sangat cepat selama pandemi Covid-19. Pada Oktober 2020, pertumbuhan DPK mencapai kisaran 13%, dua kali lipat dari pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19. "Berdasarkan proyeksi kami, pertumbuhan DPK ini berpotensi lebih cepat," katanya.
Dengan suku bunga simpanan perbankan yang sangat rendah saat ini, ia khawatir masyarakat akan mencari aset di luar deposito yang menjanjikan. Hal ini, di satu sisi dapat dimanfaatkan pemerintah dengan memanfaatkan instrumen-instrumen investasi untuk pembiayaan negara. Namun, hal ini dikhawatirkan dapat memicu gelembung pada harga sejumlah aset yang dapat memicu inflasi.
"Sebaiknya definisi inflasi yang digunakan oleh pengambil kebijakan nantinya bukan hanya inflasi secara tradisional, tetapi juga mencakup harga aset sehingga bauran kebijakan BI dan pemerintah dapat tepat waktu dalam melihat risiko," katanya.
Sementara itu, Ketua APINDO Hariyadi Sukamdani menyoroti rendahnya kredit yang direstrukturisasi oleh perbankan domestik hingga saat ini dibandingkan dengan negara tetangga. Mengutip target OJK, menurut Hariyadi, restrukturisasi kredit perbankan hanya akan mencapai Rp 1.400 triliun pada tahun ini atau mencapai sekitar 25% dari total outstanding kredit.
"Padahal di Malaysia justru kebalikannya, kredit yang direstrukturisasi mencapai 75%, hanya 25% yang baik-baik saja. Jangan sampai masalah tidak terlihat sekarang, tetapi menjadi lebih besar di kemudian hari," kata Hariyadi dalam kesempatan yang sama.
Menanggapi pertanyaan Hariyadi, Dody menjelskan, banyak perusahaan besar saat ini yang memang tak mengajukan restrukturisasi kredit untuk menjaga reputasi mereka. Namun, pihaknya belum dapat menyimpulkan kondisi dari masing-masing perusahaan tersebut. "Perlu dilihat lebih jauh, mudah-mudahan memang kondisi mereka dalam kondisi baik," katanya.
Sementara terkait risiko gelembung harga aset, deputi gubernur BI ini memastikan pihaknya akan terus memantau perkembangan harga aset. Jika merasa gelembung harga mulai terjadi, ia menegaskan bank sentral akan langsung menerapkan kebijakan melawan siklus atau countercyclical," ujarnya.
