Tekan Defisit APBN pada 2023, Sri Mulyani Bakal Pangkas Belanja Negara
Pemerintah menjanjikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kembali di bawah 3% pada 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan defisit APBN pada tahun tersebut turun menjadi 2,7% hingga 2,97% terhadap PDB atau Rp 524 triliun hingga Rp 589,15 triliun dari target 5,7% PDB atau Rp 1.006 triliun pada tahun ini.
"Kami akan terus mendesain defisit agar secara bertahap menurun pada 2023-2025," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (31/5).
Berdasarkan bahan paparan Kementerian Keuangan, pendapatan negara pada 2023 akan mencapai 10,19% hingga 10,89% terhadap PDB, sedangkan belanja negara mencapai 12,9% hingga 13,86% PDB. Adapun PDB diproyeksikan mencapai Rp 19.428 triliun hingga Rp 19.838,6 triliun.
Dengan demikian, pendapatan negara akan mencapai Rp 1.463 triliun hingga Rp 2.160,42 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.505 triliun hingga Rp 2.692,7 triliun pada 2023. Target pendapatan negara itu berpotensi lebih tinggi atau lebih rendah dari terget tahun ini yang mencapai Rp 1.743,6 triliun, sedangkan target belanja negara turun dari Rp 2.750 triliun.
Sementara itu, Kementerian Keuangan memproyeksikan pembiayaan investasi minus 0,2% hingga 0,25% terhadap PDB dengan rasio utang mencapai 43,21% hingga 43,99% PDB.
Sri Mulyani menyebutkan, penurunan bertahap defisit anggaran dapat membuat APBN lebih sehat dan mampu mendukung pemulihan ekonomi secara berkelanjutan. Ia menekankan, kombinasi pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal bukanlah langkah yang mudah untuk dijalankan.
Menurut Sri Mulyani, terdapat tiga hal yang akan mewarnai postur APBN dalam jangka menengah panjang, yakni pemulihan ekonomi yang tetap berlanjut, konsolidasi fiskal, dan pengendalian Covid-19. "Namun ini akan tetap dihadapkan pada ketidakpastian." ujarnya.
