Pemerintah Berencana Terapkan Tarif Pajak Karbon Rp 75 per Kg
Pemerintah akan menerapkan tarif pajak karbon sebesar Rp 75 ribu per kilogram karbon dioksida ekuivalen atau satuan yang setara. Pajak tersebut dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
Berdasarkan draf Rancangan Undang-Undang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diterima Katadata.co.id, subjek pajak karbon adalah orang pribadi atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.
Pajak karbon harus dibayarkan pada saat pembelian barang yang mengandung karbon, pada akhir periode tertentu dari aktivitas menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu, atau saat lainnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp 75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara.
Karbon dioksida ekuivalen (CO2e) merupakan representasi emisi gas rumah kaca antara lain senyawa karbon dioksida (CO2), dinitro oksida (N2O), dan metana (CH4). Sedangkan, yang dimaksud dengan setara adalah satuan konversi karbon dioksida ekuivalen (CO2e) antara lain ke satuan massa dan satuan volume.
Ketentuan mengenai penetapan dan perubahan tarif pajak karbon, penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon selain yang sudah tertera diatur dengan Peraturan Pemerintah. Penerimaan dari pajak karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.
Pemerintahd an DPR masih enggan mengkonfirmasi tarif karbon pajak dalam draf RUU KUP ini. Bahana Sekuritas dalam risetnya akhir bulan lalu memperkirakan penerimaan negara dari pajak carbon dapat mencapai Rp 29 triliun hingga Rp 57 triliun pada tahun pertama implementasinya. Penerimaan tersebut akan terealiasi jika pemerintah menerapkan pajak carbon US$ 5 hingga US$ 7 atau setara Rp 71 ribu hingga Rp 143 ribu per ton dengan asumsi kurs Rp 14.295 per dolar AS.
Pajak karbon dikenakan dalam rangka mengendalikan emisi gas rumah kaca untuk mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. NDC atau kontribusi yang ditetapkan secara nasional adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global dalam rangka mencapai tujuan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).
Adapun ketentuan mengenai subjek pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon, serta alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 41% atau setara dengan 1,02 miliar ton lebih CO2 hingga 2030 dengan dukungan internasional. "Dalam dokumen NDC, Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan business as usual dan sampai 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030," kata Alue dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (6/6) seperti dikutip dari Antara.
Ia menambahkan, 29% ekuivalen dengan 826 juta ton CO2 dan 41% ekuivalen dengan lebih dari 1,02 miliar ton CO2 yang diturunkan sampai tahun 2030. Dia menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia bersama anggota masyarakat internasional yang lain telah mengadopsi Kesepakatan Iklim Paris dan menyusun NDC yang mencakup proyeksi potensi penurunan emisi gas rumah kaca.
Alue mengatakan, Hari Lingkungan Hidup 2021 merupakan kesempatan untuk melihat kembali pencapaian dan melanjutkan upaya-upaya untuk mengatasi tantangan lingkungan hidup. Ini termasuk upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.
