Turun Rp 109 Triliun, Utang Pemerintah per Mei Rp 6.418 Triliun
Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Mei 2021 mencapai Rp 6.418,5 triliun atau 40,49% dari produk domestik bruto (PDB). Uyang tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai Rp 6.527,29 triliun, tetapi naik 22% dibandingkan Mei 2020 Rp 5.258,57 triliun.
"Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi," tulis APBN KiTa edisi Juni 2021 yang dirilis Kamis (24/6).
Utang pemerintah berasal dari penerbitan surat berharga negara (SBN) Rp 5.580,02 triliun dan pinjaman Rp 838,13 triliun. Porsi utang berbentuk SBN tercatat 86,94% yang meliputi SBN domestik Rp 4.353,56 triliun dan SBN valuta asing Rp 1.126,45 triliun.
SBN domestik terdiri dari surat utang negara (SUN) Rp 3.606,07 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 747,49 triliun. Sementara SBN valas mencakup SUN Rp 984,2 triliun dan SBSN Rp 242,2 triliun.
Pinjaman berasal dari dalam negeri Rp 12,32 triliun dan luar negeri Rp 828,51 triliun. Pinjaman dalam negeri terdiri dari bilateral Rp 316,83 triliun, multilateral Rp 465,52 triliun, dan bank komersial Rp 43,46 triliun.
Sepanjang tahun ini, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 330,09 triliun. Pembiayaan tersebut digunakan sebagai instrumen untuk mendukung kebijakan countercyclical yang dikelola secara pruden, fleksibel, dan terukur, terutama untuk menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Kebutuhan utang meningkat seiring pandemi Covid-19. Namun, pemerintah memastikan strategi memitigasi volatilitas pasar keuangan serta mengelola risiko agar utang tetap terjaga dalam batas aman tetap dilakukan. Salah satunya terlihat dari risiko suku bunga mengambang dan suku bunga tetap.
