Bantu Korban PHK, Sri Mulyani Tambah Anggaran Kartu Prakerja Rp 10 T
Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran program kartu prakerja sebesar Rp 10 triliun guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak penerapan PPKM darurat. Program ini dinilai efektif membantu masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
"Berdasarkan beberapa survei, program prakerja ini mampu membantu mereka yang belum bekerja atau terkena PHK," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Evaluasi PPKM Darurat, akhir pekan lalu.
Ia menjelaskan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran dalam kartu prakerja sebesar Rp 20 triliun yang diberikan kepada 5,6 juta peserta. Dengan tambahan angggaran 10 triliun, jumlah peserta kartu prakerja dapat ditambah sebanyak 2,8 juta orang.
"Dengan demikian, total anggaran mencapai Rp 30 triliun untuk 8,4 juta peserta" katanya.
Sri Mulyani menambah anggaran perlindungan sosial mencapai Rp 39,19 triliun untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Total anggaran perlindungan sosial kini mencapai Rp 187,8 triliun.
Selain kartu prakerja, Sri Mulyani memberikan tambahan anggaran untuk program kartu sembako yang dibayarkan pada Juli dan Agustus dengan alokasi anggaran Rp 7,52 triliun kepada 18,8 juta keluarga. Besaran tambahan manfaat yang diterima sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran kartu sembako mencapai Rp 42,7 triliun untuk periode Januari-Desember kepada 18,8 juta keluarga. Besaran manfaat yang diterima Rp 200 ribu per bulan.
"Dengan demikian keluarga yang memegang kartu sembako akan menerima masing-masing Rp 400 ribu pada Juli dan Agustus," katanya.
Pemerintah memberikan tambahan bantuan beras bulog kepada 28,8 juta keluarga yang merupakan 10 juta penerima bantuan sosial tunai dan 18,8 juta penerima kartu sembako. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 3,58 triliun.
