BPK Temukan 2.843 Masalah dalam Program Penanganan Covid-19 dan PEN

Agustiyanti
14 September 2021, 13:07
BPK, PEN, Covid-19, anggaran
KATADATA
BPK melakukan pemeriksaan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN, dan badan lainnya

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan telah melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap 241 objek pemeriksaan yang terkait dengan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN). Dari pemeriksaan tersebut terungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun. 

“Pemeriksaan dilaksanakan terhadap 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN, dan badan lainnya,” kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam Workshop Anti Korupsi daring bertajuk “Deteksi dan Pencegahan Korupsi” pada Selasa (14/9), seperti dikutip dari Antara.

Permasalahan terkait dana PC PEN yang ditemukan BPK tersebut, meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan Undang-Undang, dan 1.241 permasalahan terkait keekonomian, efisiensi, dan efektivitas.

“Dalam pemeriksaan PC PEN selama tahun 2020 tersebut, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC PEN, serta realisasinya. Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC PEN, dan manajemen program dan kegiatan pandemi,” tutur Agung.

Untuk mengatasi masalah tersebut, menurut dia, BPK juga telah memberi rekomendasi, antara lain agar pemerintah menetapkan grand design rencana kerja satuan tugas penanganan COVID-19 yang jelas dan terukur.

Ia pun berharap pemerintah menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program PC PEN, dan menetapkan kebijakan serta prosedur pemberian insentif bagi pelaku usaha terdampak Covid-19.

BPK juga merekomendasikan pemerintah untuk membuat perencanaan distribusi, pemenuhan distribusi, serta pelaporan distribusi alat kesehatan. Di samping itu, harga alat kesehatan dari rekanan pemerintah juga diminta untuk diuji terlebih dahulu.

Selanjutnya BPK merekomendasikan pemerintah melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by name by addres, serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran bantuan ke penerima akhir.

Halaman:
Reporter: Antara
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...